Ada sesuatu yang terasa janggal ketika seorang warga di daerah terpencil yang berusaha menghadirkan akses internet bagi masyarakat justru berakhir di balik jeruji besi. Itulah yang terjadi pada Yogi Gilang Arya (39), warga Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Yogi ditangkap, ditahan, dan kini harus menghadapi proses hukum karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink kepada masyarakat melalui perusahaan yang didirikannya, PT Network Mentawai Provider. Persoalannya berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Dalam pemberitaan mengenai kasus tersebut, Yogi disebut telah memiliki NIB dan sedang menjalani proses untuk memenuhi prosedur perizinan yang diperlukan. Layanan internet yang dibangunnya bahkan disebut telah dimanfaatkan oleh warga, sekolah, dan sejumlah instansi pemerintah di Sikakap.
Tentu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memang mengenal rezim perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, dan aturan turunannya mengatur bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara komersial membutuhkan izin.
Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah setiap ketidaklengkapan administratif harus serta-merta dibalas dengan pendekatan pidana dan penahanan?
Di sinilah negara harus berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri. Jangan setiap persoalan administratif dibaca dengan kacamata kriminal.
Hukum memang harus ditegakkan. Tetapi penegakan hukum tidak boleh kehilangan proporsionalitas.
Dalam negara hukum demokratis, hukum pidana semestinya ditempatkan sebagai ultimum remedium—jalan terakhir ketika instrumen hukum lain tidak memadai. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika perkara yang dihadapi bukanlah tindak kekerasan, korupsi, penipuan, narkotika, atau kejahatan yang secara nyata mengancam keselamatan publik, melainkan persoalan kepatuhan terhadap prosedur administratif.
Jika benar persoalan Yogi adalah belum lengkapnya izin, sementara yang bersangkutan telah memiliki NIB dan sedang mengurus prosedur yang diperlukan, maka negara semestinya terlebih dahulu mempertimbangkan instrumen pembinaan, teguran, penghentian sementara kegiatan, perintah pemenuhan persyaratan, atau sanksi administratif—sepanjang memang tersedia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri dalam merespons kasus ini menyampaikan bahwa penyediaan layanan internet memang membutuhkan izin, tetapi pada saat yang sama menekankan aspek pembinaan dalam konteks Sikakap, Mentawai, dengan tetap menghormati proses hukum.
Pernyataan tersebut penting. Sebab hukum tidak boleh hanya melihat apa aturan yang dilanggar, tetapi juga harus melihat konteks perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta respons hukum yang paling proporsional.
Pemikiran Gustav Radbruch mengenai hukum mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum penting. Tetapi kepastian hukum yang mengabaikan keadilan dapat berubah menjadi legalisme yang dingin. Sebaliknya, keadilan yang tidak memiliki pijakan hukum dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Kasus Yogi harus dibaca dalam tiga dimensi tersebut.
Pertama, kepastian hukum. Pemerintah memang berhak memastikan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan perizinan.