• Kamis, 19 November 2026

Ketika Hukum Terlalu Cepat Menghantam Yogi Gilang

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 1 September 2026 | 17:48 WIB

Karena itu, negara harus ekstra hati-hati agar penegakan hukum tidak justru menghasilkan pesan yang kontraproduktif: jangan berinisiatif, jangan mencoba membangun daerah, karena kesalahan administratif dapat berujung pada kriminalisasi. Negara seharusnya memudahkan, bukan mematikan inisiatif.


Dalam perspektif pembangunan, kasus ini juga menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana negara memperlakukan inovasi masyarakat di wilayah 3T. Indonesia membutuhkan kewirausahaan lokal. Indonesia membutuhkan anak-anak muda daerah yang berani menciptakan solusi. Indonesia membutuhkan masyarakat yang tidak selalu menunggu negara datang membawa infrastruktur.


Jika seorang warga berinisiatif menyediakan akses internet ketika kebutuhan itu nyata, negara seharusnya melihatnya sebagai modal sosial yang perlu dibina. Regulasi tetap harus ada. Standar teknis tetap harus dipenuhi. Perlindungan konsumen tetap harus dijamin. Keamanan jaringan tetap harus diperhatikan.


Tetapi semua itu dapat dilakukan tanpa kehilangan akal sehat. Jangan sampai negara lebih cepat menghadirkan aparat daripada menghadirkan solusi. Jangan sampai surat penahanan datang lebih cepat daripada pendampingan perizinan.


Dan jangan sampai seorang warga yang mencoba membuka isolasi digital masyarakat justru mendapatkan pelajaran bahwa membantu daerah sendiri adalah sesuatu yang berbahaya.


Persoalan berikutnya adalah penahanan. Penahanan merupakan upaya paksa yang sangat serius karena langsung membatasi kebebasan seseorang sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penggunaannya tidak boleh menjadi respons otomatis terhadap setiap perkara pidana.


Apalagi hukum acara pidana sendiri mengenal syarat dan pertimbangan tertentu dalam melakukan penahanan. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan pentingnya standar "minimal dua alat bukti" dalam konteks ketentuan mengenai bukti permulaan dan bukti yang cukup.


Maka publik berhak mempertanyakan: apa urgensi penahanan Yogi? Apakah ia berpotensi melarikan diri? Apakah ia akan menghilangkan barang bukti? Apakah ia akan mengulangi tindak pidana? Ataukah ada alasan objektif dan subjektif lain yang secara konkret memenuhi persyaratan penahanan?


Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka berdasarkan hukum, bukan berdasarkan asumsi bahwa setiap terdakwa otomatis layak ditahan. Sebab kemerdekaan seseorang adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikorbankan hanya karena negara memiliki kewenangan untuk melakukannya.


Kasus Yogi pada akhirnya bukan semata-mata perkara tentang Starlink. Ia adalah cermin bagaimana negara memperlakukan inisiatif rakyat di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.


Jika memang ada kesalahan administratif, selesaikan secara administratif sepanjang hukum memungkinkan.
Jika terdapat kekurangan perizinan, bantu proses pemenuhannya. Jika ada persoalan teknis, lakukan pembinaan. Jika ada potensi risiko terhadap konsumen, perintahkan perbaikan. Jika ada pelanggaran yang memang memenuhi unsur pidana, barulah proses pidana dijalankan secara proporsional berdasarkan bukti dan hukum.


Tetapi jangan membalik urutannya. Jangan menjadikan pidana sebagai pintu pertama sementara pembinaan menjadi pintu terakhir. Negara yang kuat bukan negara yang paling cepat menangkap rakyatnya. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membedakan antara kejahatan yang memang harus dihukum dan kekurangan administratif yang harus dibina.


Kita tentu tidak meminta Yogi berada di atas hukum. Kita hanya meminta agar Yogi diperlakukan secara adil oleh hukum. Sebab hukum yang hanya mampu menunjukkan kekuasaannya kepada seorang warga biasa di pelosok Mentawai bukanlah tanda negara sedang kuat.


Sebaliknya, kemampuan negara untuk menahan diri, menggunakan instrumen hukum secara proporsional, serta membantu seorang warga menyelesaikan persoalan administrasinya justru merupakan tanda bahwa negara hukum kita semakin dewasa.


Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari kasus ini sederhana:

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X