• Kamis, 19 November 2026

Ketika Makanan Bergizi Justru Membuat Anak Keracunan

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 4 September 2026 | 07:27 WIB

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi kebijakan yang menghadirkan kesehatan, bukan menghadirkan kecemasan. Negara membiayai makanan untuk anak-anak karena ingin memastikan mereka tumbuh sehat, memiliki kecukupan gizi, dan dapat belajar dengan baik.


Namun, ketika makanan yang diberikan negara justru berulang kali diduga menyebabkan keracunan massal, pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar. Pemerintah harus berani berhenti sejenak, mengevaluasi, lalu memperbaiki.


Karena itu, pemerintah perlu menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional dan melakukan evaluasi total terhadap tata kelolanya. Desakan ini bukan berarti menolak tujuan MBG. Justru sebaliknya, penghentian sementara diperlukan agar tujuan besar memperbaiki gizi anak tidak kehilangan legitimasi akibat buruknya pelaksanaan di lapangan.


Awal September 2026 memberikan alasan yang sangat kuat untuk melakukan jeda tersebut. Dalam rentang 1–3 September, muncul laporan dugaan keracunan setelah konsumsi MBG di sejumlah daerah. Di Sidoarjo, jumlah korban bahkan mencapai ratusan orang; Dinas Kesehatan setempat mencatat 664 pasien pada 3 September, dengan 77 orang masih menjalani perawatan dan enam lainnya dalam observasi.


Di Rembang, 752 siswa dan 25 guru SMAN 1 Lasem—777 orang secara keseluruhan—dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG. Di Tana Toraja, 150 siswa dan guru juga dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare.


Koalisi MBG Watch mencatat sekitar 1.642 anak menjadi korban dugaan keracunan dalam 72 jam di tiga provinsi dan sekitar 43 ribu kasus keracunan anak selama 20 bulan terakhir. Angka tersebut perlu diverifikasi secara independen oleh pemerintah, tetapi besarnya laporan itu sendiri sudah cukup untuk memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan dan pengawasan program.


Persoalan MBG tidak boleh terus dipandang sebagai serangkaian "insiden dapur" yang berdiri sendiri. Jika satu dapur bermasalah, mungkin masalahnya adalah kelalaian individual. Jika dua atau tiga dapur bermasalah, pemerintah dapat berbicara mengenai pengawasan. Tetapi apabila kejadian serupa muncul berulang kali di berbagai daerah dan melibatkan ribuan anak, maka yang harus diperiksa adalah sistemnya.


Kepala Badan Gizi Nasional sendiri pada 3 September menyebut lebih dari 80 persen insiden keracunan MBG yang dievaluasi berkaitan dengan pelanggaran SOP. Persoalannya antara lain menyangkut waktu memasak, penyimpanan, kapasitas dapur, hingga keterlambatan pengiriman makanan. Dalam kasus Sidoarjo, misalnya, terdapat persoalan jeda waktu antara makanan dimasak, dikirim, dan dikonsumsi.


Pernyataan tersebut seharusnya menjadi alarm. Sebab, apabila SOP sudah dibuat tetapi terus dilanggar, masalahnya bukan semata-mata pada keberadaan SOP.


Pemerintah harus bertanya:


Mengapa SOP tidak dipatuhi?
Apakah kapasitas dapur terlalu kecil?
Apakah target distribusi terlalu besar?
Apakah rantai pasok terlalu panjang?
Apakah pengawasan tidak memadai?
Apakah insentif penyelenggara mendorong efisiensi dengan mengorbankan keamanan pangan?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan terjawab apabila pemerintah terus menjalankan program dengan kecepatan yang sama sambil melakukan koreksi sedikit demi sedikit.


Dalam kebijakan publik, dikenal precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan bahwa ketika terdapat risiko serius terhadap keselamatan manusia, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan.


Dalam konteks MBG, negara tidak sedang membagikan barang biasa. Negara memberikan makanan kepada anak-anak. Konsekuensinya, standar kehati-hatian harus jauh lebih tinggi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X