Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan keamanan pangan sebagai persoalan kesehatan publik dan menekankan lima prinsip dasar: menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak secara menyeluruh, menjaga makanan pada suhu aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
Dengan demikian, makanan bergizi tidak cukup hanya dihitung kandungan kalorinya, protein, vitamin, dan mineralnya. Makanan bergizi pertama-tama harus aman dikonsumsi. Tidak ada gunanya menghitung kandungan gizi sebuah menu dengan sangat presisi apabila makanan tersebut terkontaminasi atau disimpan dan didistribusikan dengan cara yang tidak aman.
Di sinilah pemerintah harus membedakan antara nutrition security dan food safety. Keduanya bukan dua tujuan yang bersaing. Keduanya merupakan satu kesatuan.
Selain itu, ada persoalan etis yang lebih mendasar. Anak-anak penerima MBG tidak berada dalam posisi yang setara dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Mereka tidak menentukan menu. Mereka tidak memilih pemasok bahan makanan. Mereka tidak menentukan kapan makanan dimasak. Mereka tidak mengendalikan kebersihan dapur. Mereka bahkan sering tidak mempunyai pilihan untuk menolak makanan yang telah disediakan.
Dalam perspektif Amartya Sen, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kemampuan nyata manusia untuk hidup sehat dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Maka, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Pertanyaan utamanya harus jauh lebih sederhana: apakah anak-anak menjadi lebih sehat setelah menerima makanan dari negara?
Jika jawabannya justru menghadirkan ribuan anak yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan, maka pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan harus dihentikan sementara.
Penghentian sementara harus diikuti evaluasi menyeluruh dari hulu sampai hilir.
Pertama, audit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah perlu memeriksa kapasitas dapur, standar kebersihan, sumber bahan baku, fasilitas penyimpanan, peralatan memasak, tenaga pengolah makanan, hingga sistem distribusi.
Kedua, audit rantai pasok. Pemerintah harus mengetahui dari mana bahan makanan berasal, bagaimana proses pengadaan dilakukan, bagaimana kualitas bahan diperiksa, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.
Ketiga, audit waktu produksi dan distribusi. Makanan yang dimasak terlalu dini kemudian disimpan terlalu lama memiliki risiko keamanan pangan yang berbeda dengan makanan yang dimasak dan segera dikonsumsi.
Keempat, bangun sistem pelaporan keracunan nasional yang transparan. Setiap dugaan kejadian harus memiliki data mengenai lokasi, jumlah korban, menu yang dikonsumsi, waktu produksi, waktu konsumsi, hasil pemeriksaan laboratorium, dan tindakan korektif.
Kelima, lakukan investigasi independen terhadap kejadian-kejadian besar. Pemerintah tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menilai dirinya sendiri.
Keenam, berikan kompensasi dan pemulihan kepada korban. Anak-anak dan keluarga yang terdampak tidak boleh menanggung sendiri biaya kesehatan maupun dampak sosial akibat kegagalan tata kelola program negara.
Ada kecenderungan dalam politik kebijakan publik untuk menganggap penghentian sementara sebagai tanda kegagalan. Padahal, justru sebaliknya. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang tidak pernah dikoreksi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memiliki mekanisme koreksi ketika bukti menunjukkan adanya risiko.