• Kamis, 19 November 2026

Ketika Peradilan Militer Menjadi Benteng Impunitas

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 6 September 2026 | 05:35 WIB

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, patut dikecam. Bukan semata karena majelis hakim tingkat banding meringankan hukuman dua terdakwa, melainkan karena putusan tersebut memperlihatkan problem yang jauh lebih serius: bagaimana peradilan militer berpotensi berubah dari instrumen penegakan hukum menjadi ruang yang melanggengkan impunitas aparat.


Dalam putusan banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang dijatuhkan 20 Agustus 2026, hukuman Serda Edi Sudarko dipangkas dari tiga tahun menjadi 2,5 tahun penjara, sementara Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dari 2,5 tahun menjadi dua tahun. Lebih problematik lagi, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap keduanya dianulir. Sementara hukuman terhadap Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Lettu Sami Lakka tetap dikuatkan.


Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sesungguhnya hukum bekerja?


Dalam teori negara hukum, kekuasaan bukanlah privilese untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya.


Prinsip ini menjadi sangat penting ketika pelaku tindak kekerasan adalah anggota institusi negara. Prajurit TNI bukan warga sipil biasa. Mereka memiliki latihan militer, struktur komando, disiplin organisasi, kemampuan operasional, serta akses terhadap sumber daya dan informasi yang tidak dimiliki masyarakat biasa.


Karena itu, apabila seorang prajurit menggunakan kapasitas tersebut untuk menyerang seorang pembela HAM, konteks kedudukannya tidak semestinya dipandang sebagai hal yang netral. Status sebagai aparat negara justru harus dibaca sebagai faktor yang memperberat tanggung jawab.


Ironisnya, perkara Andrie Yunus justru bergerak ke arah sebaliknya. Majelis hakim tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan pemecatan kepada Edi dan Budhi. Namun pada tingkat banding, pemidanaan mereka dikurangi sekaligus pidana tambahan pemecatan dibatalkan. Padahal, korban mengalami luka bakar dan gangguan penglihatan akibat serangan tersebut. Kritik terhadap putusan itu juga muncul karena dianggap tidak memadai dalam mempertimbangkan dampak terhadap korban.


Di titik ini, hukum pidana kehilangan salah satu fungsi fundamentalnya: memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk melakukan kekerasan.


Persoalan lain yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah konstruksi perkara yang tampak berhenti pada empat terdakwa. Sejak awal, terdapat pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya pihak lain di balik serangan terhadap Andrie Yunus. Empat prajurit yang telah diproses secara hukum memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah. Tetapi penyelesaian perkara tidak boleh berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan.


Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memerintahkan, siapa yang merencanakan, siapa yang mengetahui, siapa yang menyediakan informasi, dan siapa yang memungkinkan operasi tersebut terjadi?


Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena para terdakwa merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Majelis hakim pada tingkat pertama memang menyatakan bahwa serangan tersebut bukan operasi intelijen yang terstruktur, sistematis, dan masif.


Namun, kesimpulan bahwa suatu tindakan bukan operasi intelijen tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor intelektual. Dalam teori command responsibility, pertanggungjawaban tidak selalu berhenti pada tangan yang melakukan tindakan secara langsung. Dalam organisasi yang hierarkis, penyelidikan harus pula menjangkau relasi komando, pengetahuan, perintah, pembiaran, dan kontribusi terhadap suatu kejahatan.


Karena itu, penyidikan yang berhenti pada pelaku lapangan berpotensi menciptakan apa yang dalam studi kekuasaan disebut sebagai scapegoating: mengorbankan aktor-aktor tertentu untuk menutup kemungkinan adanya struktur atau aktor yang lebih tinggi.


Situasi tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai impunity gap, yakni kesenjangan antara kewajiban negara untuk memberikan keadilan dan kenyataan bahwa aparat negara justru memperoleh perlindungan institusional ketika melakukan pelanggaran.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X