• Kamis, 19 November 2026

Ketika Peradilan Militer Menjadi Benteng Impunitas

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 6 September 2026 | 05:35 WIB

Teori hukum kritis telah lama mengingatkan bahwa hukum tidak selalu bekerja dalam ruang yang netral. Michel Foucault, misalnya, menunjukkan bagaimana hukum dan institusi dapat menjadi bagian dari mekanisme produksi serta pemeliharaan relasi kuasa.


Dalam konteks ini, peradilan militer harus diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ia mampu mengadili anggota militer secara independen ketika korban berhadapan dengan aparat yang berasal dari institusi yang sama?


Standar internasional mengenai peradilan yang independen dan imparsial memberikan alasan kuat untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Komite HAM PBB menegaskan bahwa pengadilan militer dapat menimbulkan persoalan serius mengenai administrasi keadilan yang adil, imparsial, dan independen. Dalam perkembangan standar HAM internasional, yurisdiksi militer juga didorong untuk dibatasi secara ketat, terutama ketika perkara menyangkut pelanggaran HAM serius.


Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah hakim militer secara formal memiliki kewenangan mengadili perkara. Persoalan utamanya adalah apakah proses dan hasil peradilan tersebut mampu menghadirkan keadilan yang independen, imparsial, transparan, dan berpihak kepada korban.


Di sinilah kritik terhadap putusan Dilmilti II Jakarta menjadi relevan. Peradilan tidak boleh menjadi mekanisme untuk menyelamatkan nama baik institusi. Tugas peradilan adalah menemukan kebenaran hukum dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta serta prinsip keadilan.


Jika seorang prajurit terbukti melakukan kekerasan terhadap seorang pembela HAM, maka status militernya tidak boleh berubah menjadi tameng. Sebaliknya, status tersebut harus membuat standar pertanggungjawaban menjadi lebih tinggi.


Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sendiri menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer dan pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur undang-undang. Artinya, supremasi hukum semestinya menjadi prinsip utama, bukan supremasi institusi.


Peradilan militer juga tidak boleh dipahami sebagai "rumah sendiri" tempat prajurit memperoleh perlakuan lebih lunak. Jika demikian, maka keberadaan peradilan militer justru berpotensi menciptakan dua wajah keadilan: keras terhadap warga sipil, tetapi lunak terhadap aparat.


Dalam perkara kekerasan terhadap pembela HAM, korban tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai objek pembuktian. Andrie Yunus bukan hanya mengalami luka fisik. Serangan terhadap pembela HAM juga memiliki dimensi publik karena berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap masyarakat sipil.


Pesannya dapat menjadi sangat berbahaya: ketika seseorang mengkritik kekuasaan atau melakukan kerja-kerja pembelaan HAM, ia dapat menjadi sasaran kekerasan; dan ketika pelakunya adalah aparat negara, hukuman yang dijatuhkan bahkan dapat diperingan.


Jika pesan semacam itu dibiarkan, demokrasi akan membayar harga yang mahal. Negara demokratis tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa kuat negara melindungi orang yang mengawasi dan mengkritik kekuasaan.


Perkara Andrie Yunus seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali posisi peradilan militer dalam sistem hukum Indonesia.
Reformasi sektor keamanan tidak akan selesai hanya dengan mengubah struktur organisasi TNI atau meningkatkan profesionalisme prajurit. Reformasi juga harus menyentuh mekanisme akuntabilitas.


Tidak boleh ada institusi yang menjadi ruang steril dari pengawasan hukum. Jika anggota TNI melakukan pelanggaran, proses hukum harus mampu menjangkau bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga kemungkinan aktor intelektual, pemberi perintah, pihak yang membantu, maupun mereka yang mengetahui dan membiarkan terjadinya tindak kekerasan.


Dan apabila terdapat bukti mengenai keterlibatan aktor di luar empat terdakwa yang telah diproses, penyelidikan tidak boleh berhenti hanya karena perkara empat prajurit tersebut telah diputus.


Kasus Andrie Yunus dengan demikian tidak boleh ditutup hanya dengan empat nama terdakwa dan beberapa tahun hukuman penjara. Negara harus menjawab pertanyaan yang lebih besar: apakah yang sedang diadili hanya empat orang prajurit, ataukah kita sedang menguji apakah negara benar-benar berani mengadili kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan?

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X