• Kamis, 19 November 2026

Buku “Islam Ala Prabowo” dan Etika Menghormati Hak Narasumber

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 8 September 2026 | 12:37 WIB

Menulis buku adalah hak. Menyampaikan pikiran, gagasan, tafsir keagamaan, pandangan politik, maupun refleksi atas kehidupan berbangsa juga merupakan bagian dari kebebasan yang semestinya dijamin dalam negara demokrasi.


Karena itu, polemik mengenai buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam seharusnya tidak diarahkan menjadi persoalan tentang boleh atau tidaknya seseorang membuat buku mengenai Islam dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.


Persoalan yang jauh lebih mendasar justru terletak pada etika, transparansi, atribusi dan persetujuan orang-orang yang namanya dicantumkan dalam buku tersebut.


Polemik muncul setelah Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut. Nama TGB tercantum sebagai penulis artikel berjudul “Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan”.


Hal serupa terjadi pada KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Ia menjelaskan bahwa pada pertengahan 2024 memang pernah diwawancarai mengenai persoalan keindonesiaan, posisi pesantren, kebinekaan, serta sejumlah persoalan pemerintahan. Namun, menurut pengakuannya, ia tidak mengetahui bahwa wawancara tersebut akan digunakan untuk sebuah buku berjudul Islam Ala Prabowo. Ia juga menyesalkan judul tulisan yang dikaitkan dengan dirinya serta tidak adanya transparansi mengenai penggunaan wawancara tersebut.


Di sinilah persoalan etik dan demokrasi menjadi penting. Hak membuat buku tidak boleh berubah menjadi hak menggunakan nama orang lain


Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi bukan hanya milik mereka yang memiliki kekuasaan politik. Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat justru harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua warga negara.


Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 28F memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.


Dengan demikian, membuat buku mengenai bagaimana seorang presiden menjalankan nilai-nilai Islam pada prinsipnya merupakan bagian dari kebebasan intelektual. Tidak boleh ada pelarangan hanya karena buku tersebut berbicara mengenai seorang tokoh politik.


Tetapi kebebasan tersebut memiliki batas etik dan hukum. Kebebasan menulis tidak sama dengan kebebasan mencantumkan nama orang lain sesuka hati.


Seseorang boleh menulis tentang TGB. Seseorang boleh mengutip Gus Kautsar. Seseorang boleh melakukan wawancara dengan seorang ulama. Tetapi ketika nama seseorang kemudian ditampilkan sebagai penulis, kontributor, atau seolah-olah memberikan dukungan terhadap suatu gagasan tertentu, harus ada kejelasan mengenai hubungan orang tersebut dengan karya yang diterbitkan. Apalagi ketika karya itu mempunyai dimensi politik yang sangat kuat karena membawa nama seorang presiden.


Dalam teori sosiologi Pierre Bourdieu, nama, reputasi, dan pengakuan sosial merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai symbolic capital atau modal simbolik. Seorang ulama, intelektual, akademisi atau tokoh masyarakat membawa reputasi yang dibentuk melalui perjalanan panjang.


Karena itu, pencantuman nama seorang tokoh dalam sebuah buku bukan tindakan yang sepenuhnya netral. Nama TGB, misalnya, memiliki otoritas sosial dan keagamaan yang dapat memengaruhi bagaimana pembaca menilai sebuah tulisan. Begitu pula nama Gus Kautsar. Ketika nama seorang tokoh agama ditempatkan sebagai penulis atau kontributor, pembaca secara rasional dapat menganggap bahwa tokoh tersebut mengetahui, menyetujui, atau setidaknya bertanggung jawab atas gagasan yang ditampilkan atas namanya.


Karena itu, apabila seseorang menyatakan tidak pernah mengirimkan tulisan, sementara namanya dicantumkan sebagai penulis, persoalannya tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif belaka. Ada persoalan otoritas, reputasi, dan hak seseorang untuk menentukan bagaimana dirinya direpresentasikan di ruang publik.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X