Demikian juga ketika wawancara dilakukan tanpa penjelasan komprehensif dari pewawancara pada narasumber, terkait wujud sebenarnya dari hasil wawancara tersebut. Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang pernah berbicara dengan penulis buku. Persoalannya adalah: apakah narasumber mengetahui konteks penggunaan pernyataannya?
Transparansi merupakan prinsip dasar dalam komunikasi publik. Narasumber idealnya mengetahui untuk apa wawancara dilakukan, bagaimana informasi akan digunakan, serta dalam konteks apa pernyataan mereka akan dipublikasikan.
Persoalan ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum hak cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak moral melekat pada pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya serta hak untuk mempertahankan ciptaan dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan yang merugikan kehormatan maupun reputasinya.
Tentu, polemik Islam Ala Prabowo tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum hak cipta hanya berdasarkan pemberitaan yang tersedia. Untuk sampai pada kesimpulan hukum diperlukan pemeriksaan terhadap naskah asli, proses editorial, dokumen komunikasi, izin penggunaan materi, serta bukti-bukti lainnya.
Namun secara prinsip, hukum hak cipta memberikan pesan yang sangat jelas: identitas pencipta dan atribusi bukan persoalan remeh. Nama seseorang tidak seharusnya dilekatkan pada suatu karya tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih lagi, UU Hak Cipta sendiri mendefinisikan pencipta sebagai orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta.
Karena itu, apabila memang terdapat kekeliruan pencantuman nama, pihak penyusun dan penerbit memiliki tanggung jawab etik untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Ada persoalan lain yang juga patut diperhatikan. Judul Islam Ala Prabowo membawa konsekuensi simbolik yang besar. Ketika gagasan mengenai Islam dan kepemimpinan seorang presiden disusun bersama nama-nama tokoh agama, buku tersebut tidak hanya menyampaikan informasi. Ia juga membangun legitimasi simbolik.
Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan. Kekuasaan juga dapat memperoleh penerimaan melalui produksi konsensus dan penggunaan otoritas sosial di dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, nama tokoh agama mempunyai daya legitimasi yang kuat. Karena itu, semakin besar otoritas simbolik yang dibawa oleh sebuah nama, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dalam penggunaannya.
Bukan berarti tokoh agama tidak boleh mendukung Presiden Prabowo. Tentu saja boleh. Bukan pula berarti buku yang memuji atau menjelaskan sisi keislaman Prabowo tidak boleh diterbitkan. Tentu saja boleh.
Tetapi dukungan tersebut harus lahir dari persetujuan orang yang bersangkutan, bukan dari asumsi sepihak bahwa seseorang akan setuju dengan narasi yang dibangun oleh orang lain.
Demokrasi membutuhkan kejujuran representasi Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara. Demokrasi juga tentang kejujuran dalam merepresentasikan suara orang lain.
Dalam ruang publik yang sehat, seseorang boleh berbeda pendapat. Seseorang boleh mengkritik presiden. Seseorang boleh mendukung presiden. Ulama boleh memberikan pandangan politik. Penulis boleh membuat buku yang memuji kebijakan pemerintah.
Namun seluruh kebebasan tersebut harus berdiri di atas satu prinsip sederhana: jangan mengatasnamakan orang lain tanpa persetujuan dan jangan membuat orang lain terlihat mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan.