• Kamis, 19 November 2026

Jangan Cerewet Soal Obligasi Jakarta Ketika Dana Transfer Dipangkas

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 14 September 2026 | 14:58 WIB

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah pada 2027 merupakan langkah yang sangat wajar. Apalagi, ruang fiskal Jakarta tengah menghadapi tekanan akibat menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat.


Karena itu, pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan, semestinya tidak terlalu cerewet mempersoalkan rencana pembiayaan tersebut selama dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Dalam perkembangannya, kebutuhan pembiayaan meningkat menjadi sekitar Rp5,2 triliun. Dana tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit, sekolah, embung, polder pengendali banjir, serta rumah susun.


Pemprov DKI sendiri menyatakan obligasi tersebut telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD 2027 dengan tenor maksimal tujuh tahun.


Konteks fiskalnya penting. APBD DKI Jakarta 2026 semula ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dalam perubahan APBD 2026, angkanya menjadi sekitar Rp79,59 triliun. Pemprov DKI menyebut penyesuaian tersebut dilakukan ketika transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan.


Dengan situasi seperti itu, pertanyaannya sederhana: kalau pemerintah pusat mengurangi transfer, dari mana daerah memperoleh ruang pembiayaan untuk menjaga kesinambungan pembangunan?


Dalam teori fiscal federalism, sebagaimana dikembangkan antara lain oleh Richard Musgrave dan Wallace Oates, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diikuti dengan pengaturan sumber daya fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publiknya.


Jangan sampai desentralisasi hanya berarti pemerintah daerah mendapatkan semakin banyak kewajiban, sementara sumber pembiayaannya tetap sangat bergantung kepada pemerintah pusat.


Jakarta adalah contoh yang sangat jelas. Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, Jakarta membutuhkan investasi infrastruktur yang tidak murah. Transportasi publik, pengendalian banjir, rumah sakit, sekolah, dan perumahan bukanlah kebutuhan yang bisa ditunda begitu saja hanya karena transfer pemerintah pusat berkurang.


Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan instrumen pembiayaan alternatif. Obligasi daerah merupakan salah satunya.


Bahkan, secara regulasi, instrumen tersebut bukan sesuatu yang ilegal atau eksperimental. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjadi salah satu landasan pengelolaan pembiayaan daerah. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui PP Nomor 1 Tahun 2024 dan PMK Nomor 87 Tahun 2024 mengenai tata cara penerbitan dan pembelian kembali obligasi daerah. OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2024 mengenai penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah.


Artinya, negara sendiri telah menyediakan kanal hukum bagi pemerintah daerah untuk mengakses pembiayaan melalui pasar modal. Lalu mengapa ketika Jakarta hendak memanfaatkannya justru dipersoalkan secara berlebihan?


Secara ekonomi, obligasi daerah memiliki rasionalitas tersendiri ketika digunakan untuk membiayai proyek yang manfaatnya juga dinikmati dalam jangka panjang. Ini berkaitan dengan prinsip intergenerational equity atau keadilan antargenerasi.


Infrastruktur yang dibangun hari ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat hari ini, tetapi juga oleh masyarakat pada tahun-tahun mendatang. LRT, rumah sakit, sekolah, embung dan polder banjir adalah contoh aset publik yang manfaatnya berlangsung bertahun-tahun.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X