• Kamis, 19 November 2026

Jangan Cerewet Soal Obligasi Jakarta Ketika Dana Transfer Dipangkas

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 14 September 2026 | 14:58 WIB

Yang justru problematis adalah apabila pemerintah pusat mengurangi transfer kepada daerah, tetapi pada saat yang sama mempersempit ruang pemerintah daerah untuk mencari pembiayaan alternatif. Ini seperti seseorang mengurangi uang belanja rumah tangga, tetapi sekaligus melarang kepala keluarga mencari sumber pendapatan tambahan.


Jakarta bukan daerah yang miskin sumber daya. PAD Jakarta tetap menjadi salah satu kekuatan fiskal utama. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan kapasitas fiskal tersebut tanpa mengorbankan pelayanan publik dan tanpa menciptakan beban utang yang tidak sehat.


Maka, pemerintah pusat semestinya tidak perlu “cerewet” sepanjang penerbitan obligasi DKI dilakukan sesuai aturan dan memenuhi prinsip kehati-hatian fiskal. Kalau pemerintah pusat ingin mengkritik, kritiklah rencana proyeknya, hitungan utangnya, transparansinya, dan risiko fiskalnya—bukan semata-mata karena pemerintah daerah memilih menggunakan instrumen utang.


Sebab, dalam negara yang menganut desentralisasi, daerah tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar pelaksana kebijakan pusat. Jakarta memiliki tanggung jawab membangun kotanya sendiri. Dan pembangunan itu tidak boleh tersandera hanya karena pemerintah pusat memutuskan mengurangi transfer.


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X