• Kamis, 19 November 2026

Purbaya Didepak karena Mau Pangkas Anggaran MBG?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 15 September 2026 | 05:35 WIB


Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menyisakan pertanyaan politik yang tidak sederhana. Apalagi, pergantian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya menyampaikan kemungkinan memangkas kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga di bawah Rp200 triliun.


Apakah kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Ataukah ada hubungan antara perbedaan pandangan mengenai pengelolaan fiskal dan keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto?


Pertanyaan itu sah diajukan, meskipun tidak boleh buru-buru disimpulkan sebagai fakta.


Purbaya resmi dicopot dan digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Sejumlah laporan menyebut tidak ada alasan spesifik yang secara resmi diberikan pemerintah mengenai pencopotan tersebut.


Namun, timing politiknya menarik.


Pada 3 September 2026, Purbaya mengatakan anggaran MBG yang sebelumnya berada pada kisaran Rp330 triliun telah melalui sejumlah tahap efisiensi hingga sekitar Rp240 triliun. Setelah berbicara dengan pimpinan Badan Gizi Nasional, ia membuka kemungkinan anggaran tersebut kembali ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.


Dengan demikian, publik mempunyai alasan untuk bertanya: apakah problemnya semata-mata efisiensi anggaran, atau terdapat persoalan politik yang lebih besar di baliknya?


MBG bukan program biasa. Ia merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Karena itu, besaran anggarannya bukan hanya persoalan teknokratis mengenai berapa rupiah yang dapat dihemat negara.


Di dalamnya terdapat pertarungan mengenai orientasi kebijakan negara.


Dalam perspektif political economy, anggaran negara tidak pernah sepenuhnya netral. Anggaran merupakan hasil dari proses politik: siapa yang diprioritaskan, program apa yang dianggap strategis, kelompok sosial mana yang memperoleh manfaat, dan kebijakan apa yang harus dikorbankan ketika ruang fiskal terbatas.


Di titik inilah posisi seorang Menteri Keuangan menjadi sangat strategis. Menteri Keuangan dituntut menjaga keberlanjutan fiskal, sementara presiden memiliki mandat politik untuk merealisasikan program-program yang dijanjikan kepada rakyat. Keduanya seharusnya bertemu dalam satu prinsip: program politik harus tunduk pada tata kelola fiskal yang sehat, tetapi disiplin fiskal juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan mandat pembangunan yang telah diputuskan secara demokratis.


Persoalannya muncul ketika terjadi perbedaan mengenai seberapa besar sumber daya negara harus dialokasikan untuk suatu program prioritas.


Di sinilah teori principal-agent menjadi relevan. Dalam teori principal-agent, pemerintah sebagai institusi politik dapat dipandang sebagai principal, sementara birokrasi dan pejabat teknokratis menjadi agent yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan. Masalah muncul ketika agent memiliki informasi, kalkulasi, dan preferensi kebijakan yang tidak selalu identik dengan kepentingan principal.


Seorang Menteri Keuangan tentu memiliki pertimbangan teknokratis mengenai defisit, penerimaan negara, efisiensi belanja, fiscal space, serta kualitas pengeluaran. Presiden, di sisi lain, memiliki agenda politik yang harus diwujudkan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X