• Kamis, 19 November 2026

Purbaya Didepak karena Mau Pangkas Anggaran MBG?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 15 September 2026 | 05:35 WIB

Perbedaan tersebut sebenarnya sehat dalam sebuah pemerintahan demokratis. Bahkan, perbedaan pandangan antara presiden dan menteri merupakan bagian dari mekanisme checks and balances internal pemerintahan.


Yang menjadi problem adalah jika perbedaan tersebut justru berujung pada pergantian pejabat tanpa penjelasan publik yang memadai. Publik akhirnya akan bertanya: apakah seorang menteri boleh melakukan koreksi terhadap program unggulan presiden berdasarkan pertimbangan fiskal?


Atau, seorang menteri harus selalu mengikuti desain politik presiden meskipun ia menemukan persoalan efisiensi dalam pelaksanaannya?


Di sinilah pemerintah harus berhati-hati. MBG boleh menjadi program prioritas. Tetapi status sebagai program prioritas tidak boleh membuatnya menjadi program yang kebal terhadap evaluasi.


Justru karena menggunakan uang rakyat dalam jumlah sangat besar, MBG harus mendapatkan pengawasan yang lebih ketat.


Jika Purbaya benar-benar menemukan ruang efisiensi sehingga anggaran MBG dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas makanan, jumlah penerima manfaat, standar gizi, dan keselamatan peserta, maka efisiensi tersebut seharusnya dipandang sebagai keberhasilan tata kelola anggaran.


Sebaliknya, jika pemangkasan anggaran justru mengurangi kualitas program dan mengorbankan penerima manfaat, maka tentu harus dipertanyakan.


Jadi, persoalannya bukan semata-mata Rp200 triliun atau Rp240 triliun. Persoalan sesungguhnya adalah: berapa biaya yang rasional untuk mencapai tujuan MBG dan seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat?


Ini adalah pertanyaan value for money. Dalam tradisi pemikiran administrasi publik modern, birokrasi yang sehat bukanlah birokrasi yang hanya mengatakan “iya” kepada kekuasaan politik. Birokrasi profesional justru harus mampu memberikan peringatan ketika kebijakan berpotensi menimbulkan masalah fiskal.


Konsep technocratic autonomy menjelaskan pentingnya ruang profesional bagi pejabat teknokratis agar keputusan ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi politik jangka pendek. Karena itu, apabila seorang Menteri Keuangan mengingatkan bahwa suatu program dapat dilakukan lebih efisien, peringatan tersebut tidak semestinya otomatis dibaca sebagai pembangkangan politik.


Demokrasi membutuhkan pejabat politik yang memiliki mandat rakyat sekaligus teknokrat yang mampu mengatakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi penguasa. Jika setiap koreksi teknokratis dianggap sebagai ancaman terhadap agenda politik, maka birokrasi berpotensi berubah menjadi sekadar mesin legitimasi kebijakan.


Apakah Purbaya dicopot karena MBG?
Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara definitif.


Tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa Purbaya dicopot karena rencana memangkas anggaran MBG. Karena itu, menghubungkan pencopotan Purbaya dengan MBG sebagai sebuah fakta akan terlalu terburu-buru.


Namun, timing antara pernyataan mengenai pemangkasan MBG dan pencopotan Purbaya tetap layak menjadi pertanyaan politik.


Apalagi, Purbaya bukan sekadar berbicara tentang efisiensi secara abstrak. Ia secara terbuka menyebut angka yang sangat spesifik: anggaran MBG berpotensi ditekan di bawah Rp200 triliun.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X