Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai ramainya pemberitaan dan percakapan negatif tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial patut dipertanyakan secara serius.
Sudaryono menyebut ramainya persoalan MBG di ruang digital antara lain karena guru, orang tua siswa, wartawan hingga sejumlah pihak dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut membicarakan persoalan tersebut. Ia bahkan mengaitkannya dengan faktor ideologis dan politik, sembari menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat di lapangan sebenarnya tidak bermasalah dengan MBG.
Cara pandang semacam ini justru berisiko melahirkan kesan bahwa ketika cermin memperlihatkan wajah yang buruk, maka yang harus disalahkan adalah cerminnya.
Buruk muka, cermin dibelah.
Padahal, jika pemberitaan mengenai MBG muncul karena guru menyampaikan kondisi di sekolah, orang tua menceritakan pengalaman anaknya, wartawan melakukan kerja jurnalistik, dan masyarakat sipil melakukan pengawasan, maka persoalan utamanya bukan mengapa mereka berbicara. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa persoalan tersebut terjadi dan apakah negara telah memperbaikinya?
Dalam negara demokrasi, kritik publik tidak menciptakan persoalan. Kritik justru membuat persoalan yang sebelumnya tersembunyi menjadi terlihat.
Inilah pentingnya konsep ruang publik (public sphere) yang dikembangkan Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan arena tempat warga mendiskusikan persoalan bersama, menguji kebijakan, menyampaikan keberatan, dan membentuk opini publik.
Media massa dan media sosial dalam konteks masyarakat digital merupakan bagian dari ruang pertukaran informasi tersebut. Karena itu, ketika guru, orang tua, wartawan dan organisasi masyarakat membicarakan MBG, aktivitas tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai upaya politisasi.
Justru sebaliknya, program pemerintah yang menggunakan sumber daya publik memang sewajarnya menjadi objek pengawasan publik. Apalagi MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Standar kehati-hatian terhadap keamanan pangan semestinya jauh lebih tinggi dibandingkan program publik biasa.
Karena itu, jika terdapat laporan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG, maka respons pertama negara semestinya bukan mempertanyakan siapa yang membuat berita itu viral. Respons pertama harus memastikan: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana agar tidak terulang?
Dalam studi komunikasi dan organisasi, terdapat kecenderungan yang dikenal sebagai “blaming the messenger”—menyalahkan pembawa pesan karena kabar yang dibawanya tidak menyenangkan.
Fenomena ini sangat berbahaya dalam tata kelola pemerintahan.
Ketika seorang guru melaporkan masalah, guru bukanlah penyebab masalah. Ketika orang tua mengeluhkan kondisi anaknya, orang tua bukanlah penyebab masalah. Ketika wartawan memberitakan sebuah kejadian, wartawan bukanlah penyebab kejadian tersebut. Begitu pula LSM yang melakukan advokasi dan pengawasan tidak otomatis menjadi sumber persoalan. Mereka adalah pembawa informasi mengenai persoalan.
Dengan logika yang sama, media sosial tidak membuat persoalan MBG menjadi ada. Media sosial hanya membuat informasi mengenai persoalan tersebut bergerak jauh lebih cepat. Tentu tidak semua informasi di media sosial benar. Ada informasi yang keliru, ada informasi yang belum terverifikasi, ada pula kemungkinan konten yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik. Pemerintah berhak meluruskan informasi yang salah dan menindak informasi yang memang memenuhi unsur pelanggaran hukum.