• Kamis, 19 November 2026

Buruk Muka Cermin Dibelah: Ketika Kepala BGN Persoalkan Kritik MBG

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 15 September 2026 | 13:10 WIB

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kritik yang berbasis pengalaman faktual dipukul rata sebagai agenda ideologis dan politis.


Jika memang terdapat tuduhan yang tidak benar, pemerintah dapat menunjukkan data pembanding. Jika terdapat informasi palsu, bantahlah dengan bukti. Jika terdapat kesalahan prosedur, jelaskan prosedurnya. Jika terjadi kelalaian, umumkan langkah koreksinya. Inilah prinsip dasar akuntabilitas publik.


Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa sebuah program secara keseluruhan berhasil. Pemerintah harus mampu memperlihatkan indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, jumlah kasus, tingkat kesalahan, langkah korektif, serta mekanisme pertanggungjawaban.


Sebab, ukuran keberhasilan program publik bukan ditentukan oleh seberapa sedikit pemerintah mendengar kritik, melainkan oleh seberapa cepat pemerintah memperbaiki kekurangan setelah kritik disampaikan.


Dalam teori sistem, sebuah organisasi yang sehat membutuhkan mekanisme umpan balik (feedback mechanism). Kritik masyarakat sesungguhnya dapat dipandang sebagai sistem alarm. Alarm tidak menyebabkan kebakaran. Alarm memberi tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang harus segera diperiksa.


Begitu pula kritik terhadap MBG. Ketika orang tua mengeluhkan makanan, guru melaporkan persoalan distribusi, wartawan menemukan ketidaksesuaian, atau LSM mengungkap kelemahan tata kelola, seluruh informasi tersebut semestinya menjadi feedback bagi BGN.


Justru institusi yang sehat adalah institusi yang mampu mengubah kritik menjadi data untuk perbaikan. Dalam perspektif Karl Popper, kebijakan dan institusi yang terbuka harus siap menghadapi proses kritik dan pengujian. Tidak ada kebijakan publik yang boleh ditempatkan di luar ruang kritik hanya karena kebijakan tersebut merupakan program unggulan pemerintah.


MBG pun demikian. Program sebesar MBG justru membutuhkan pengawasan yang semakin kuat, bukan kritik yang semakin dibatasi.


Mengatakan bahwa masalah MBG ramai karena dibicarakan di media sosial juga berpotensi membalik hubungan sebab-akibat. Media sosial hanyalah medium. Kalau tidak ada peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat, percakapan publik tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, ketika sebuah peristiwa menyangkut keselamatan anak, kualitas makanan, penggunaan anggaran negara, atau pelayanan publik, wajar apabila masyarakat memberikan perhatian besar.


Bahkan BGN sendiri sebelumnya mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG. Pada awal September, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan di Sidoarjo dan menyebut adanya kelalaian dalam pelaksanaan yang menimbulkan gangguan kesehatan.


BGN juga disebut melakukan penertiban terhadap dapur penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi standar, dengan jumlah dapur yang ditutup hampir 2.000. Fakta tersebut justru menunjukkan bahwa kritik publik tidak sepenuhnya lahir dari ruang kosong. Ada persoalan nyata yang memang harus dibenahi.


Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Ketika guru, orang tua, wartawan dan LSM yang mengkritik kebijakan mulai diposisikan sebagai kelompok yang “meramaikan” persoalan, terdapat risiko terjadinya delegitimasi terhadap pengawasan publik.


Sangat berbahaya apabila kritik terhadap kebijakan publik perlahan-lahan dibentuk sebagai sesuatu yang identik dengan ketidaksetiaan, kepentingan politik, atau upaya mengganggu pemerintah. Demokrasi justru membutuhkan warga yang berani mengatakan bahwa kebijakan pemerintah memiliki kelemahan.


MBG merupakan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, mempertahankan MBG tidak harus berarti mempertahankan setiap praktik pelaksanaannya. Justru program tersebut harus terus dikoreksi agar tujuan pemenuhan gizi anak benar-benar tercapai.


Ada perbedaan besar antara membela program dan membela setiap kesalahan dalam pelaksanaan program. Membela program berarti memastikan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan, transparansi anggaran, kualitas makanan, distribusi yang baik, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
Sebaliknya, membela setiap kesalahan hanya demi menjaga citra pemerintah akan membuat persoalan semakin besar.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X