Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa biaya pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri, harus gratis patut dibaca sebagai momentum penting untuk mengembalikan pendidikan kepada mandat konstitusi. Pada 18 September 2026, Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya, termasuk di universitas negeri.
Namun, gagasan pendidikan tinggi gratis tidak boleh berhenti sebagai kebijakan penghapusan atau pengurangan uang kuliah. Jika struktur penyelenggaraan pendidikan tinggi masih bergerak menuju logika pasar, otonomi finansial yang terlalu luas, dan pembebanan biaya kepada mahasiswa, maka pendidikan gratis berisiko hanya menjadi kebijakan parsial.
Persoalannya bukan sekadar berapa rupiah UKT yang harus dibayar mahasiswa, melainkan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab utama atas pembiayaan pendidikan tinggi.
Konstitusi sudah memberikan arah yang sangat jelas. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (2) menegaskan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar. Sementara Pasal 31 ayat (4) mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Artinya, pendidikan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas yang diperjualbelikan berdasarkan kemampuan membayar seseorang.
Pendidikan memiliki dimensi publik. Ia berkaitan dengan pencerdasan kehidupan bangsa, mobilitas sosial, pembentukan warga negara, pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pembangunan peradaban.
Karena itu, negara tidak cukup hanya menjadi regulator. Negara harus hadir sebagai penanggung jawab utama agar akses pendidikan bermutu tidak ditentukan oleh tebal-tipisnya dompet keluarga.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara pendidikan juga terus berhadapan dengan persoalan batas tanggung jawab negara dan pembebanan biaya kepada peserta didik. Bahkan pada Agustus 2026, terdapat permohonan ke MK yang mempersoalkan ketidakjelasan batas kewajiban mahasiswa dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Para pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan batas yang tegas dapat membuka ruang pembebanan biaya yang tidak terprediksi kepada mahasiswa.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa problem pembiayaan pendidikan tinggi memang belum selesai.
Di sinilah persoalan liberalisasi pendidikan tinggi harus dibicarakan secara serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan ruang otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola lembaganya. Otonomi tersebut mencakup bidang akademik maupun nonakademik.
Pada bidang nonakademik, termasuk pengelolaan keuangan. UU tersebut juga membuka kemungkinan PTN menjadi badan hukum dengan tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri.
Secara normatif, otonomi perguruan tinggi tentu tidak identik dengan liberalisasi. UU Dikti sendiri menetapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.
Tetapi persoalan muncul apabila otonomi tersebut diterjemahkan sebagai pelebaran tanggung jawab finansial mahasiswa dan semakin berkurangnya tanggung jawab negara.
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa pendidikan memiliki fungsi penting dalam reproduksi maupun distribusi modal sosial dan kultural. Jika akses terhadap pendidikan bermutu semakin ditentukan oleh kapasitas ekonomi, maka institusi pendidikan berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada di masyarakat. Karena itu, pendidikan tinggi tidak boleh berubah menjadi arena di mana kemampuan ekonomi keluarga menentukan sejauh mana seseorang dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
UU Dikti sebenarnya telah mengatur mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi. Pasal 88 menyatakan pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar tersebut menjadi dasar pengalokasian anggaran untuk PTN dan sekaligus menjadi dasar bagi PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa. UU juga menegaskan bahwa biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayainya.
Namun, pengalaman dan perdebatan hukum mutakhir menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar UKT.