Kelima, memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan, karena pendidikan gratis tidak berarti perguruan tinggi bebas dari tuntutan akuntabilitas.
Pada akhirnya, perdebatan tentang pendidikan gratis harus dikembalikan kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa pendidikan diselenggarakan?
Jika pendidikan diposisikan sebagai investasi individual semata, maka wajar apabila mahasiswa diperlakukan sebagai konsumen dan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa.
Tetapi jika pendidikan dipandang sebagai amanat konstitusi dan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, maka negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar.
Karena itu, keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri hingga universitas negeri gratis akan kehilangan makna apabila negara hanya menghapus biaya kuliah tanpa membongkar struktur pembiayaan yang membuat perguruan tinggi semakin bergantung pada kemampuan finansial mahasiswa.
Pendidikan tinggi gratis membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan menggratiskan UKT. Ia membutuhkan keberanian negara menghentikan kecenderungan liberalisasi pendidikan, memperkuat pembiayaan publik, membatasi komersialisasi, dan mengembalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada amanat Pasal 31 UUD 1945.
Ketika konstitusi telah memerintahkan negara untuk memprioritaskan pendidikan, maka tugas pemerintah bukan mencari alasan mengapa pendidikan mahal, melainkan memastikan bahwa tidak seorang pun kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak mampu membayar.
Redaksi Energi Juang News