• Kamis, 19 November 2026

Negara Tidak Boleh Diam Ketika Beribadah Diancam

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 21 September 2026 | 10:35 WIB

Kebebasan beragama dan beribadah bukanlah hadiah dari pemerintah kepada warga negara. Ia merupakan hak konstitusional yang secara tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Karena itu, ketika kegiatan ibadah suatu kelompok masyarakat dibubarkan secara paksa, persoalannya tidak boleh semata-mata dipandang sebagai konflik antarwarga. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah negara hadir secara efektif untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara benar-benar terlindungi?


Pertanyaan tersebut kembali relevan setelah terjadinya pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu, 20 September 2026.


Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, sekelompok warga mendatangi lokasi ketika ibadah berlangsung dan meminta kegiatan tersebut dihentikan. Kapolsek Rajeg AKP Yono Taryono membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung di sebuah rumah sewaan yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadah. Persoalan yang dipersoalkan warga antara lain mengenai izin tempat tersebut.


Yang lebih serius adalah adanya dugaan intimidasi menggunakan senjata tajam. Dalam video yang viral diĀ  media sosial, tampak seseorang membawa benda yang diduga senjata tajam.


Yang harus diingat, satu prinsip tidak boleh kabur: persoalan legalitas tempat ibadah tidak memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk membubarkan ibadah dengan kekerasan, ancaman ataupun intimidasi.


Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lebih tegas lagi, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.


Konsekuensinya jelas: perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama tidak boleh bergantung pada jumlah pengikut sebuah agama di suatu wilayah.


Demokrasi konstitusional bukan sekadar pemerintahan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi juga berarti adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk ketika warga tersebut berada dalam posisi sebagai kelompok yang jumlahnya lebih sedikit.


Karena itu, penyelesaian persoalan tempat ibadah harus ditempatkan dalam kerangka hukum. Jika terdapat persoalan perizinan atau persyaratan administratif, pemerintah daerah bersama aparat terkait memiliki mekanisme hukum dan administratif untuk menyelesaikannya. Mekanisme tersebut tidak boleh digantikan oleh tekanan massa.


Persoalan legalitas tempat ibadah memang dapat menjadi bagian dari persoalan hukum yang harus diselesaikan. Akan tetapi, negara hukum tidak memberikan kewenangan kepada warga untuk menjadi hakim sekaligus pelaksana hukuman.


Sebab jika setiap kelompok masyarakat merasa berhak menghentikan kegiatan ibadah kelompok lain hanya karena menganggap tempat tersebut bermasalah secara administratif, maka hukum akan kehilangan posisi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Lebih berbahaya lagi apabila tindakan tersebut disertai ancaman kekerasan.


Dalam konteks demikian, negara bukan hanya harus menyelesaikan persoalan administratif tempat ibadah. Negara juga harus memastikan bahwa tidak terjadi intimidasi terhadap warga yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya.


Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadikan kasus seperti ini sebagai ujian konkret terhadap komitmen negara dalam menjaga kebebasan beragama.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X