• Kamis, 19 November 2026

Negara Tidak Boleh Diam Ketika Beribadah Diancam

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 21 September 2026 | 10:35 WIB

Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama sendiri menempatkan keragaman agama dan keyakinan sebagai bagian penting kehidupan bangsa dan menjadikan penguatan moderasi beragama sebagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tetapi moderasi beragama tidak boleh berhenti sebagai slogan, program seminar, atau kampanye toleransi.


Moderasi beragama harus terlihat dalam tindakan negara ketika terjadi konflik di lapangan. Negara harus memastikan bahwa kelompok yang sedang beribadah memperoleh perlindungan. Negara juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian ketika terdapat keberatan dari masyarakat sekitar.


Dalam kasus GKPI Rajeg, aparat memang telah melakukan mediasi. Bahkan pemberitaan pada 20 September 2026 menyebut bahwa proses mediasi melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, pengurus gereja, serta tokoh masyarakat dan keagamaan. Kunci tempat ibadah tersebut kemudian dilaporkan dibuka kembali.


Langkah mediasi penting untuk meredakan ketegangan. Tetapi penyelesaian jangka panjang membutuhkan kepastian bahwa persoalan serupa tidak kembali berulang.


Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola kebebasan beragama di tingkat lokal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan adanya prosedur yang jelas ketika muncul keberatan masyarakat terhadap suatu tempat ibadah. Aparat keamanan juga harus bertindak berdasarkan hukum apabila terdapat ancaman kekerasan atau intimidasi.


Sebab kebebasan beribadah dan ketertiban umum bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus dijamin secara bersamaan melalui negara hukum.


Pasal 28J UUD 1945 memang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan bahwa pembatasan hak harus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, pembatasan terhadap suatu hak tidak dapat dilakukan berdasarkan tekanan massa atau kehendak sepihak kelompok tertentu.


Di sinilah tanggung jawab pemerintahan Prabowo-Gibran diuji. Bukan hanya dalam membuat kebijakan toleransi, tetapi dalam memastikan bahwa seorang warga dapat menjalankan ibadahnya tanpa rasa takut.


Rumah ibadah boleh diperdebatkan aspek administratifnya. Kebijakan pemerintah boleh dikritik. Persyaratan hukum boleh diperiksa. Tetapi ibadah tidak boleh dihentikan melalui intimidasi dan kekerasan.


Indonesia dibangun di atas Pancasila, UUD 1945, dan prinsip negara hukum. Karena itu, ukuran keberhasilan negara dalam menjamin kebebasan beragama bukan terletak pada seberapa sering pemerintah berbicara tentang toleransi, melainkan pada seberapa efektif negara melindungi warga ketika hak konstitusional mereka benar-benar menghadapi ancaman.


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X