Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Penandatanganan kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia pada 10 Oktober 2025, yang membuka ruang keterlibatan tentara dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih—termasuk kewenangan membantu percepatan pembangunan gedung koperasi di daerah—patut dibaca secara kritis.
Di tengah semangat memperkuat ekonomi rakyat, terselip pertanyaan mendasar: apakah langkah ini sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi?
Secara normatif, agenda reformasi 1998 menegaskan reposisi militer agar kembali ke barak. Penghapusan Dwifungsi ABRI merupakan tonggak penting untuk memastikan bahwa militer tidak lagi terlibat dalam urusan sosial-politik dan ekonomi.
Keterlibatan TNI dalam program koperasi—yang jelas merupakan ranah ekonomi dan pembangunan sipil—mengingatkan kita pada pola lama ketika militer menjadi aktor serba guna dalam tata kelola negara.
Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer
Dalam teori hubungan sipil-militer, Samuel P. Huntington melalui konsep objective civilian control menekankan pentingnya profesionalisme militer yang dibatasi pada fungsi pertahanan. Militer yang profesional tidak menjalankan fungsi-fungsi non-pertahanan, apalagi memasuki ruang ekonomi sipil secara struktural.
Baca juga : Pengamat Sosial: Disorientasi Kementerian Terjadi Karena Benturan Perspektif Etis dengan Praktis