goresan-pena

Liberalisme Ala WTO: Menindas Nelayan, Khianati Marhaenisme

HD
Senin, 9 Maret 2026 | 08:24 WIB



Bentuk subsidi yang berpotensi dilarang antara lain pembangunan atau modernisasi kapal, pembelian mesin dan peralatan tangkap, subsidi bahan bakar, es, umpan, dukungan harga ikan, subsidi biaya tenaga kerja, asuransi, hingga bantuan atas kerugian operasional. Jika larangan ini diterapkan secara luas, maka negara tidak lagi memiliki keleluasaan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada nelayan kecil.





Kebijakan yang selama ini dipakai untuk memperkuat daya tahan ekonomi nelayan—seperti subsidi bahan bakar atau bantuan peralatan—dapat dianggap melanggar komitmen perdagangan internasional.





Marhaenisme dan Kewajiban Negara Melindungi Nelayan





Dalam pidato bersejarah Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus berpihak kepada kaum marhaen—yakni rakyat kecil yang hidup dari alat produksi sederhana dan sering tertindas oleh struktur ekonomi yang tidak adil. Nelayan tradisional jelas termasuk dalam kategori ini.





Marhaenisme, sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir seperti Herbert Feith dan Benedict Anderson dalam kajian tentang ekonomi politik Indonesia, merupakan gagasan yang menggabungkan nasionalisme ekonomi dengan keadilan sosial. Negara tidak boleh menyerahkan nasib rakyat kecil sepenuhnya kepada mekanisme pasar global yang liberalistik.





Prinsip tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.





Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (welfare state), sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan politik Gøsta Esping-Andersen, intervensi negara melalui subsidi merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok rentan dari ketimpangan pasar. Nelayan kecil termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga, perubahan iklim, serta dominasi korporasi perikanan skala besar.





Dengan demikian, subsidi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan sosial.

Halaman:

Tags

Terkini