goresan-pena

Penistaan Konstitusi di Sukabumi: Ketika Hak Warga Muhammadiyah Dibatasi Wali Kota

HD
Minggu, 22 Maret 2026 | 09:33 WIB



Jika merujuk pada teori diskriminasi struktural dalam ilmu sosial, tindakan semacam ini juga berpotensi menciptakan marginalisasi terhadap kelompok minoritas dalam konteks praktik keagamaan.





Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, memiliki tradisi penentuan hari raya yang berbeda dengan pemerintah. Perbedaan ini adalah bagian dari dinamika keberagamaan yang sah dan telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.





Membatasi praktik tersebut berarti mengingkari realitas sosiologis sekaligus merusak prinsip Bhinneka Tunggal Ika.





Dengan demikian, penolakan izin penggunaan Lapangan Merdeka untuk salat Id bukan hanya kebijakan yang tidak sensitif secara sosial, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk “penistaan konstitusi”.  Istilah ini layak digunakan karena tindakan tersebut secara nyata bertentangan dengan norma-norma dasar yang dijamin oleh UUD 1945.





Konstitusi bukan sekadar dokumen simbolik, melainkan pedoman normatif yang mengikat seluruh penyelenggara negara, dari pusat hingga daerah.





Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk Wali Kota, memiliki kewajiban konstitusional untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia.





Ketidaktahuan atau kekeliruan dalam memahami konstitusi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas kebijakan yang melanggar hak warga negara.





Sudah saatnya Wali Kota Sukabumi melakukan refleksi serius dan, jika perlu, “belajar kembali” konstitusi. Pendidikan konstitusi bukan hanya penting bagi warga negara, tetapi justru lebih mendesak bagi para pemegang kekuasaan.

Halaman:

Tags

Terkini