Konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, dengan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) bukan sekadar persoalan sengketa sebidang tanah. Di balik konflik tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang sesungguhnya menikmati sumber daya agraria, dan untuk kepentingan siapa negara menggunakan kewenangannya ketika berhadapan dengan rakyat kecil dan korporasi besar?
Konflik ini melibatkan masyarakat dari Kampung Negara Aji Tua, Negara Aji Baru, dan Bumi Aji. Warga selama bertahun-tahun mengklaim lahan yang mereka garap sebagai tanah yang memiliki hubungan historis dan adat dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, PT BSA mendasarkan penguasaannya pada Hak Guna Usaha (HGU). Konflik bahkan telah berulang kali memunculkan aksi masyarakat, mediasi, pendudukan lahan, hingga pengerahan aparat.
Karena itu, negara tidak boleh berhenti pada jawaban administratif bahwa suatu lahan telah berstatus HGU. Negara harus memeriksa secara menyeluruh sejarah penguasaan tanah, proses penerbitan hak, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pemanfaatan tanah, serta apakah penguasaan tersebut benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya.
Dalam perspektif ekonomi-politik agraria, tanah memiliki kedudukan yang berbeda dari komoditas biasa. Tanah merupakan basis produksi sekaligus basis kehidupan. Bagi petani, tanah bukan hanya aset yang dapat diperjualbelikan, melainkan tempat menggantungkan penghidupan, membangun keluarga, dan mempertahankan keberlanjutan komunitas.
Di sinilah teori konflik agraria menjadi relevan. Karl Marx menjelaskan bahwa relasi produksi dapat menciptakan ketimpangan antara kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan kelompok yang bergantung pada tenaga kerjanya. Dalam konteks agraria, tanah merupakan salah satu alat produksi paling fundamental. Ketika penguasaan tanah terkonsentrasi pada kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada masyarakat lokal, konflik bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan konsekuensi dari ketimpangan struktur penguasaan sumber daya.
Perspektif tersebut dapat dipertajam melalui konsep agrarian question dalam studi agraria: siapa menguasai tanah, siapa menggunakannya, siapa memperoleh manfaat ekonominya, dan siapa yang harus menanggung biaya sosial dari penguasaan tersebut.
Dalam kasus Anak Tuha, pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka.
Besarnya ketimpangan posisi antara masyarakat dengan korporasi tidak dapat diabaikan. PT BSA tercatat dalam dokumen korporasi PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) sebagai entitas anak dengan kepemilikan langsung 99,97 persen. Dokumen perusahaan juga menempatkan PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya sebagai pemegang saham pengendali TBLA. Dengan demikian, hubungan korporasi BSA dengan kelompok usaha yang menaungi TBLA bukan sekadar asumsi, melainkan tercermin dalam dokumen korporasi.
Fakta ini penting bukan untuk menghakimi perusahaan, melainkan untuk memahami ketimpangan daya tawar dalam konflik. Di satu sisi terdapat korporasi dengan modal, tenaga ahli, perangkat hukum, struktur manajemen dan akses terhadap berbagai sumber daya. Di sisi lain terdapat masyarakat yang sebagian menggantungkan kehidupan pada lahan pertanian.
Pemberitaan mengenai konflik Anak Tuha menunjukkan bahwa warga pernah menanam singkong dan tanaman lainnya di lahan yang mereka klaim, sementara perusahaan menyatakan memiliki legalitas HGU. Pada 2023, PT BSA juga menyiapkan dana penggantian tanam tumbuh hingga Rp2,5 miliar bagi petani di tiga kampung.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kompensasi tanaman. Yang dipersoalkan masyarakat adalah relasi mereka dengan tanah itu sendiri.
Karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak boleh direduksi menjadi persoalan berapa rupiah harga tanaman yang ditebang. Ada dimensi sosial, historis, budaya dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang harus dihitung.
Di sinilah negara harus berpegang pada prinsip dasar hukum agraria nasional. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. UUPA juga melarang penguasaan tanah yang melampaui batas dan menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus diarahkan bagi kemakmuran rakyat.
Artinya, keberadaan suatu hak atas tanah tidak boleh dipahami sebagai legitimasi untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. Dalam negara hukum, legalitas memang penting. Tetapi legalitas tidak boleh dipisahkan dari keadilan substantif. Kepastian hukum dan keadilan sosial harus berjalan beriringan.