goresan-pena

Ketika Hukum Terlalu Cepat Menghantam Yogi Gilang

HD
Selasa, 1 September 2026 | 17:48 WIB

Kedua, keadilan. Apakah tepat memperlakukan seorang warga daerah terpencil yang sedang berusaha memenuhi persyaratan administrasi dengan pendekatan represif yang sama seperti terhadap pelaku kejahatan yang dengan sengaja merugikan masyarakat?


Ketiga, kemanfaatan. Apa dampak sosial dari tindakan hukum tersebut terhadap masyarakat Sikakap yang selama ini memperoleh akses internet dari layanan yang dibangun Yogi?


Pertanyaan terakhir tidak boleh dianggap remeh. Internet hari ini bukan lagi sekadar fasilitas hiburan. Ia adalah infrastruktur sosial. Sekolah membutuhkannya untuk pendidikan. Pemerintah membutuhkannya untuk pelayanan publik. Masyarakat membutuhkannya untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menjalankan usaha, bahkan meminta pertolongan dalam situasi darurat.


Apalagi Mentawai merupakan wilayah kepulauan yang memiliki kerentanan bencana. Karena itu, akses komunikasi bukan semata-mata persoalan komersial, tetapi juga memiliki dimensi keselamatan publik.


Di sinilah kita perlu mengingat gagasan law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound. Hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menata kehidupan masyarakat agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dapat berjalan secara seimbang. Hukum bukan semata-mata alat untuk menghukum mereka yang belum sepenuhnya memenuhi prosedur.


Jika seorang warga di wilayah yang infrastrukturnya terbatas mencoba menghadirkan layanan yang dibutuhkan masyarakat, respons negara semestinya bukan pertama-tama:  "Bagaimana kita menghukumnya?"


Pertanyaan pertama seharusnya: "Bagaimana kita membantunya agar kegiatan ini menjadi legal, aman, dan bermanfaat?"


Inilah perbedaan antara negara hukum yang sekadar administratif dengan negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.


Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa aturan boleh dilanggar. Tidak. Yang sedang dipersoalkan adalah proporsionalitas respons negara terhadap suatu pelanggaran.


Sebab hukum yang baik tidak hanya bertanya apakah seseorang bersalah secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah pemidanaan merupakan respons yang benar-benar diperlukan dan adil. Jangan sampai hukum menjadi pisau yang hanya tajam ke bawah.


Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif pernah mengingatkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan tersebut sangat relevan dalam perkara Yogi.


Jika prosedur perizinan dibuat untuk memastikan kegiatan telekomunikasi berjalan aman, tertib, dan bertanggung jawab, maka tujuan tersebut seharusnya tetap menjadi orientasi utama. Ketika terdapat warga yang belum memenuhi seluruh persyaratan, negara seharusnya terlebih dahulu melihat apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif dan pembinaan. Jangan sampai hukum kehilangan tujuan sosialnya hanya karena aparat terlalu terpaku pada teks peraturan.


Lebih mengkhawatirkan lagi apabila muncul persepsi bahwa hukum begitu cepat dan tajam ketika berhadapan dengan rakyat biasa, tetapi begitu lamban ketika berhadapan dengan persoalan yang melibatkan kekuatan ekonomi dan politik.


Di sinilah teori Antonio Gramsci tentang relasi kekuasaan menjadi relevan untuk direnungkan. Hukum dan institusi negara tidak boleh dipersepsikan sebagai instrumen yang bekerja secara selektif berdasarkan posisi sosial seseorang.


Keadilan harus terasa juga di tempat-tempat yang jauh dari pusat kekuasaan. Sikakap bukan Jakarta. Mentawai bukan kawasan pusat industri teknologi. Yogi bukan korporasi raksasa dengan tim hukum yang besar. Ia adalah warga daerah yang mencoba membangun sesuatu di tempat yang membutuhkan.

Halaman:

Terkini