goresan-pena

Jangan Cerewet Soal Obligasi Jakarta Ketika Dana Transfer Dipangkas

HD
Senin, 14 September 2026 | 14:58 WIB

Karena manfaatnya bersifat jangka panjang, tidak seluruh bebannya harus dipaksakan dibayar sekaligus oleh APBD tahun berjalan. Di sinilah pembiayaan utang dapat memiliki justifikasi ekonomi. Generasi yang menikmati manfaat infrastruktur pada masa mendatang ikut menanggung sebagian biaya pembiayaannya melalui pembayaran pokok dan bunga secara bertahap.


Tentu saja, prinsip tersebut tidak berarti pemerintah daerah boleh berutang tanpa batas. Justru sebaliknya, obligasi daerah harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang disiplin. Proyek yang dibiayai harus jelas, memiliki manfaat publik, mempunyai proyeksi arus kas atau kapasitas fiskal yang memadai, dan tidak boleh menjadi sarana membiayai pemborosan birokrasi.


Dengan kata lain, utang untuk membangun aset produktif dan pelayanan publik berbeda secara fundamental dengan utang untuk membiayai belanja konsumtif yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.


Di sinilah pemerintah pusat semestinya berhati-hati. Jangan sampai pengurangan transfer kepada daerah justru diikuti dengan sikap seolah-olah pemerintah daerah tidak boleh mencari alternatif pembiayaan.


Logika semacam itu akan menghasilkan paradoks desentralisasi: pemerintah daerah diberi kewenangan mengurus urusan publik, tetapi ketika sumber fiskalnya menyempit, mereka diminta tetap bergantung kepada pusat. Padahal, salah satu tujuan desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.


Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang lebih baik karena warga Jakarta membutuhkannya. Jakarta membutuhkan polder dan embung karena ancaman banjir merupakan persoalan konkret masyarakat. Jakarta membutuhkan sekolah dan rumah sakit karena pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah daerah. Tidak masuk akal apabila seluruh pembangunan tersebut harus berhenti hanya karena transfer dari pusat menyusut.


Namun, mendukung obligasi daerah bukan berarti memberikan cek kosong kepada Pemprov DKI. Justru karena menggunakan uang yang pada akhirnya harus dibayar kembali oleh pemerintah daerah, publik berhak mendapatkan transparansi penuh.


Ada setidaknya empat hal yang harus dijaga:


Pertama, proyek yang dibiayai harus benar-benar memiliki manfaat publik.


Kedua, beban utang harus dihitung secara konservatif, termasuk bunga, tenor, risiko perubahan kondisi pasar, dan kemampuan APBD membayar kewajiban tersebut.


Ketiga, proses penerbitan harus transparan dan bebas dari konflik kepentingan, termasuk dalam penentuan proyek, konsultan, penjamin emisi, maupun kontraktor.


Keempat, DPRD dan masyarakat harus dapat mengawasi penggunaan dana obligasi secara terbuka.


Dengan demikian, perdebatan seharusnya bukan berhenti pada pertanyaan: “Mengapa Jakarta berutang?”


Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Untuk apa Jakarta berutang, berapa biayanya, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah pemerintah mampu membayarnya?”


Jika jawabannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan untuk memandang obligasi daerah sebagai sesuatu yang harus ditakuti.

Halaman:

Terkini