Pertanyaan publik karenanya sederhana:
Apakah keputusan mengganti Menteri Keuangan telah direncanakan sebelumnya, atau apakah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran negara—termasuk MBG—ikut menjadi salah satu pertimbangan politik?
Pemerintah perlu menjawabnya secara terbuka. Demokrasi tidak boleh membangun budaya “jangan mengganggu program Presiden” Ada bahaya yang lebih besar apabila pergantian menteri dibaca sebagai hukuman terhadap pejabat yang terlalu keras mendorong efisiensi program pemerintah.
Bahaya tersebut adalah munculnya chilling effect dalam birokrasi. Pejabat pemerintah bisa saja belajar bahwa memberikan kritik terhadap program prioritas akan membahayakan posisi politik mereka. Akibatnya, para pejabat cenderung memilih diam, mengiyakan, dan mengikuti arus.
Padahal, negara membutuhkan pejabat yang berani mengatakan: “Anggaran ini terlalu besar”, “Program ini tidak efisien”, “Target ini tidak realistis”, atau “Belanja ini harus dievaluasi.”
Dalam kerangka good governance, loyalitas pejabat publik seharusnya bukan terutama kepada individu yang sedang berkuasa, melainkan kepada hukum, kepentingan publik, dan keberlanjutan negara.
Dengan demikian, loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik. Prabowo tentu memiliki hak konstitusional untuk mengganti menteri. Pergantian kabinet merupakan bagian dari kewenangan politik presiden.
Tetapi ketika yang diganti adalah Menteri Keuangan, dampaknya jauh lebih luas dibanding pergantian menteri pada sektor lain. Menteri Keuangan mengelola urat nadi fiskal negara.
Karena itu, alasan pergantian harus semakin transparan. Apalagi pemerintah sedang menjalankan agenda belanja besar melalui berbagai program prioritas. Jika ruang fiskal terbatas, maka setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
MBG harus dipastikan bukan sekadar simbol politik keberpihakan kepada rakyat, tetapi benar-benar program sosial yang memiliki efektivitas tinggi, tepat sasaran, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu pula efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk memangkas hak rakyat.
Pergantian Purbaya kepada Suahasil Nazara semestinya bukan sekadar pergantian figur.
Suahasil kini menghadapi tugas besar: menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintahan Prabowo. Suahasil menegaskan komitmen terhadap disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit di bawah batas 3 persen PDB.
Pertanyaannya, bagaimana posisi Menkeu baru terhadap MBG?
Apakah anggaran MBG akan kembali diperbesar?
Apakah efisiensi yang sebelumnya diwacanakan Purbaya akan dihentikan?
Ataukah efisiensi tetap dilakukan tetapi dengan formula yang berbeda?
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi indikator apakah pergantian Menteri Keuangan merupakan perubahan fundamental arah kebijakan fiskal atau hanya pergantian personalia.
Pada akhirnya, negara tidak boleh terjebak pada logika “program Presiden tidak boleh disentuh”. Program Presiden harus dapat dievaluasi. Menteri Keuangan harus dapat mengkritiknya.
Badan Gizi Nasional harus dapat diaudit.
Dan Presiden pun harus bersedia menjelaskan kepada publik mengapa suatu program memperoleh anggaran tertentu. Sebab uang yang digunakan untuk MBG bukan uang pribadi Presiden, bukan uang Menteri Keuangan, dan bukan uang partai politik.