goresan-pena

Keinginan Prabowo Gratiskan Pendidikan Bisa 'Mental' Karena Sistem Liberal

HD
Senin, 21 September 2026 | 05:40 WIB

Dalam perkara yang diperiksa MK pada 2026, mahasiswa bahkan mempersoalkan adanya biaya tambahan setelah membayar UKT, antara lain biaya tutorial, wisuda, legalisasi dokumen, remedial, dan berbagai biaya lainnya.


Di sinilah konsep pendidikan gratis harus memiliki definisi yang jelas. Gratis tidak boleh hanya berarti mahasiswa tidak membayar UKT, tetapi kemudian dibebani berbagai pungutan lain.


Jika negara sungguh-sungguh ingin pendidikan tinggi negeri gratis, maka pemerintah harus memastikan seluruh biaya akademik pokok yang menjadi bagian dari proses pendidikan benar-benar ditanggung melalui pembiayaan publik, dengan mekanisme yang transparan dan dapat diawasi.


Ada persoalan lain yang sangat fundamental: besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan pendidikan telah terpenuhi. Pada Juli 2026, MK memutus bahwa program Makan Bergizi Gratis yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan dalam APBN paling lambat 2028. MK menegaskan pentingnya pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.


Putusan tersebut memberikan pelajaran penting: negara harus memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar tersedia untuk menyelesaikan kebutuhan pendidikan. Pendidikan tinggi membutuhkan pembiayaan untuk dosen, laboratorium, perpustakaan, riset, infrastruktur, teknologi, beasiswa, kesejahteraan tenaga kependidikan, serta berbagai kebutuhan akademik lainnya.


Jika seluruh komponen tersebut tidak diperkuat melalui anggaran negara, maka menghapus UKT saja tidak menyelesaikan persoalan. Kampus tetap membutuhkan sumber pembiayaan, dan tekanan untuk mencari sumber pendanaan alternatif dapat kembali diarahkan kepada mahasiswa. Dengan kata lain, pendidikan gratis membutuhkan negara yang kuat secara fiskal dan kuat dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.


Di sinilah kritik terhadap liberalisasi pendidikan menjadi relevan. Perguruan tinggi memang harus profesional, efisien, transparan dan akuntabel. Tetapi profesionalisme tidak boleh disamakan dengan komersialisasi. Efisiensi tidak boleh berarti mengurangi tanggung jawab negara. Otonomi tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab publik.


Pendidikan tinggi harus tetap berorientasi pada kepentingan publik. Perguruan tinggi adalah tempat ilmu pengetahuan dikembangkan, kritik ilmiah dipelihara, kebudayaan dirawat dan warga negara dibentuk. Kampus tidak semata-mata menghasilkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar.


Amartya Sen, melalui pendekatan capability, melihat pendidikan sebagai instrumen untuk memperluas kemampuan nyata manusia dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam perspektif ini, pendidikan bukan sekadar investasi ekonomi individual, melainkan sarana memperluas kebebasan dan kemampuan manusia.


Karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi tidak semestinya ditentukan terutama oleh kemampuan ekonomi.


Maka, keinginan Presiden Prabowo agar universitas negeri gratis tentu membutuhkan tindak lanjut konkret. Pemerintah perlu melakukan pembenahan secara struktural.


Pertama, menegaskan kembali pendidikan tinggi sebagai pelayanan publik dan hak warga negara, bukan sekadar layanan yang dapat dibeli.


Kedua, memperbesar pembiayaan negara untuk PTN, sehingga penghapusan biaya mahasiswa tidak menyebabkan kampus kehilangan kemampuan menyelenggarakan pendidikan bermutu.


Ketiga, membatasi secara tegas pungutan pendidikan kepada mahasiswa, termasuk berbagai biaya tambahan di luar UKT.


Keempat, mengevaluasi desain otonomi dan PTN badan hukum, terutama agar otonomi finansial tidak berubah menjadi mekanisme pemindahan beban pembiayaan dari negara kepada mahasiswa.

Halaman:

Tags

Terkini