• Kamis, 19 November 2026

Siswi Keracunan Sampai Hilang Ingatan, Layakkah MBG Dilanjutkan?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 10 September 2026 | 16:06 WIB
Sumber: Pexels
Sumber: Pexels

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dikonstruksikan sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintah. Gagasannya sederhana dan secara moral sulit ditolak: anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, berhak memperoleh makanan bergizi untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan proses belajar.


Namun, sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya. Ia harus diuji dari dampak nyata yang ditimbulkan kepada masyarakat.


Di sinilah pertanyaan serius harus diajukan: apakah MBG masih layak dilanjutkan dalam bentuk dan tata kelola seperti sekarang ketika kasus keracunan terus berulang dan jumlah korbannya semakin besar?


Pertanyaan ini semakin mendesak setelah muncul kasus seorang siswi berusia 16 tahun di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan MBG dan kini dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Keluarganya menyebut sang anak bahkan sempat tidak mengenali anggota keluarga dan teman-temannya.


Tentu, secara ilmiah kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa gangguan neurologis tersebut pasti disebabkan oleh MBG. Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan belum dapat memastikan hubungan antara gangguan ingatan tersebut dengan keracunan yang sebelumnya dialami korban. Karena itu, pemeriksaan medis dan investigasi epidemiologis harus dilakukan secara serius dan transparan.


Tetapi justru di situlah persoalannya: ketidakpastian sebab-akibat bukan alasan untuk mengabaikan risiko.


Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 43.838 orang menjadi korban keracunan yang berkaitan dengan MBG di 36 provinsi, terdiri atas 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026.


Angka tersebut seharusnya tidak diperlakukan sebagai sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat anak yang muntah, mengalami diare, sakit perut, harus mendapatkan perawatan medis, kehilangan waktu belajar, serta keluarga yang mengalami kecemasan. Dalam kasus tertentu, dampaknya bahkan berpotensi lebih serius.


Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam pemeriksaan internal yang disampaikan Badan Gizi Nasional, sekitar 80–90 persen kejadian keracunan dikaitkan dengan kegagalan mengikuti prosedur keamanan pangan, termasuk penyimpanan, penerimaan bahan makanan, pengendalian suhu, dan batas waktu konsumsi. Sedikitnya 833 dapur juga dilaporkan telah ditutup karena persoalan higiene dan sanitasi.


Kalau penyebab dominannya adalah kegagalan tata kelola, maka masalahnya bukan lagi sekadar "insiden". Ia mulai menunjukkan problem sistemik.


Dalam perspektif Ulrich Beck, masyarakat modern hidup dalam apa yang disebut sebagai risk society, yaitu masyarakat yang menghadapi risiko-risiko yang sebagian justru lahir dari sistem modern yang diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan.


MBG merupakan contoh menarik. Negara membangun sistem distribusi makanan dalam skala sangat besar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi semakin besar skala sistem tersebut, semakin besar pula potensi risiko ketika mekanisme pengawasan tidak mampu mengimbanginya.


Masalahnya bukan pada gagasan memberikan makanan bergizi. Masalahnya adalah ketika skala ekspansi program lebih cepat daripada kapasitas negara memastikan keamanan program tersebut.


Dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan. Pemerintah harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Berapa porsi yang aman? Berapa kasus keracunan? Mengapa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apa sanksinya? Dan bagaimana negara memastikan kasus yang sama tidak berulang?

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X