Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban memadai, maka ekspansi program justru dapat memperbesar risiko.
Sejatinya, kebijakan yang mengatasnamakan kesejahteraan tidak boleh mengorbankan kemampuan dasar penerima manfaat untuk hidup sehat. Anak-anak sekolah bukanlah objek eksperimen kebijakan. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Karena itu, standar keamanan MBG seharusnya bahkan lebih tinggi daripada standar keamanan makanan komersial biasa.
Sebab penerima MBG pada dasarnya berada dalam posisi yang relatif tidak memiliki pilihan. Mereka menerima makanan yang disediakan melalui sistem yang dikelola atau difasilitasi negara.
Dalam konteks tersebut berlaku prinsip sederhana: ketika negara meminta anak-anak mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program publik, negara harus menjamin makanan itu aman. Tidak boleh terjadi pembalikan logika, seolah-olah masyarakat harus menerima risiko demi keberhasilan program pemerintah.
Penting untuk diingat, bahwa dalam implementasi kebijakan publik, keputusan nyata sering kali berada di tangan pelaksana lapangan. Mereka berhadapan langsung dengan keterbatasan waktu, anggaran, sumber daya manusia, prosedur, serta target yang harus dicapai.
Jika indikator keberhasilan lebih banyak menekankan jumlah penerima, jumlah makanan yang didistribusikan, atau kecepatan ekspansi, sementara indikator keamanan pangan tidak menjadi ukuran utama, maka terdapat risiko munculnya budaya birokrasi yang lebih mengejar output daripada outcome.
Makanan berhasil dibagikan belum tentu berarti kebijakan berhasil. Program baru dapat disebut berhasil apabila makanan tersebut:
bergizi;
aman dikonsumsi;
memenuhi standar kesehatan;
didistribusikan tepat sasaran;
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
tidak menimbulkan kerugian kesehatan bagi penerimanya.
Jika satu unsur fundamental—keamanan—gagal, maka negara tidak boleh bersembunyi di balik besarnya jumlah penerima manfaat.
Dalam hukum lingkungan dikenal precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. Secara substansial, prinsip tersebut mengajarkan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah secara penuh tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan ketika terdapat risiko serius terhadap manusia atau lingkungan.
Prinsip serupa semestinya digunakan dalam kebijakan pangan publik. Apalagi yang menjadi penerima manfaat adalah anak-anak. Karena itu, pemerintah tidak perlu menunggu sampai muncul korban meninggal dunia untuk menyatakan bahwa persoalan MBG sudah berada pada tahap darurat.
43.838 korban menurut JPPI saja sudah merupakan alarm keras. Dan kasus Karo memberikan dimensi kemanusiaan yang lebih dalam: seorang anak dan keluarganya kini menghadapi persoalan kesehatan yang belum sepenuhnya terjawab.
Sekali lagi, hubungan kausal antara MBG dan gangguan ingatan siswi Karo harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis. Tetapi negara tidak boleh menunggu kepastian sempurna untuk memperbaiki sistem yang jelas-jelas memiliki persoalan berulang.
Mengkritik MBG tidak sama dengan menolak hak anak atas makanan bergizi. Justru sebaliknya.
Mereka yang mempertanyakan keberlanjutan MBG dalam kondisi sekarang sedang mempertanyakan bagaimana hak tersebut dipenuhi secara aman dan bertanggung jawab.
Pemerintah seharusnya tidak terjebak dalam dikotomi palsu: seolah-olah pilihan hanya antara melanjutkan MBG atau menolak program pemenuhan gizi anak.
Ada pilihan ketiga: melanjutkan tujuan sosialnya dengan memperbaiki desain, tata kelola, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Bahkan penghentian sementara distribusi dari unit yang bermasalah bukan berarti menghentikan agenda pemenuhan gizi nasional. Sebaliknya, itu merupakan bentuk tanggung jawab negara.