Lalu, haruskah MBG dihentikan? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara emosional. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium terbatas atau penghentian sementara pada wilayah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah sampai audit keamanan pangan selesai.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu melakukan audit nasional yang independen terhadap seluruh rantai pasok MBG: mulai dari pengadaan bahan baku, dapur, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, transportasi, distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa.
Audit tersebut tidak boleh hanya dilakukan secara administratif oleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Harus ada keterlibatan lembaga kesehatan, ahli keamanan pangan, epidemiolog, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
Yang tak kalah penting, harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terkait kasus-kasus keracunan yang terjadi. Jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, maka pelaksana tidak boleh hanya dicopot dari tugas administratif. Bila memenuhi unsur pidana, proses hukum harus berjalan.
Selain itu, keluarga korban harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan kompensasi yang layak. Jangan sampai negara berhenti pada kalimat "kami akan mengevaluasi".
Negara harus berani mengatakan: keselamatan lebih penting daripada citra. Program besar memang membutuhkan keberanian politik. Tetapi mempertahankan program ketika ditemukan kelemahan sistemik justru membutuhkan keberanian yang lebih kecil daripada melakukan koreksi mendasar.
Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah perlu menunjukkan bahwa keberhasilan MBG bukanlah persoalan menjaga citra politik sebuah program unggulan. Keberhasilannya harus diukur dari keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Program sosial tidak boleh berubah menjadi proyek yang keberhasilannya diukur dari seberapa banyak anggaran terserap atau seberapa luas program diperluas. Ukuran keberhasilan negara bukan berapa banyak piring yang dibagikan, tetapi apakah anak yang menerima piring itu pulang dalam keadaan lebih sehat daripada sebelum memakannya.
Karena itu, pertanyaan "apakah MBG harus dilanjutkan?" sesungguhnya perlu diubah menjadi pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah negara sudah mampu menjamin bahwa MBG aman bagi anak-anak Indonesia?
Jika jawabannya belum, maka pemerintah tidak perlu malu untuk mengerem.
Redaksi Energi Juang News