• Kamis, 19 November 2026

200 Juta Rekening: Populisme Finansial atau Kapitalisme Negara?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 14 September 2026 | 05:45 WIB

Rencana pemerintah membuka rekening bank baru bagi sekitar 200 juta warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas patut dipertanyakan secara serius. Di permukaan, kebijakan ini tampak populis: negara hadir memberikan akses rekening, bahkan menyediakan saldo awal, dengan alasan memperluas inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.


Namun, kebijakan publik tidak boleh dinilai hanya dari kemasan populisnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan dari kebijakan tersebut?


Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa warga berusia 17 tahun ke atas akan mendapatkan rekening bank, dengan data yang bersumber dari Dukcapil. Pemerintah juga meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening tersebut.


Bahkan sempat muncul estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk memberikan saldo awal Rp50.000 kepada sekitar 200 juta warga. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menegaskan bahwa angka Rp11 triliun tersebut belum final dan masih dalam penghitungan.


Di sinilah persoalan kebijakan tersebut bermula. Dalam perspektif ekonomi politik, negara tidak pernah sepenuhnya netral. Kebijakan negara dapat menjadi instrumen redistribusi sumber daya, tetapi juga dapat menjadi mekanisme yang memperkuat posisi kelompok atau institusi ekonomi tertentu.


Konsep kapitalisme negara (state capitalism) dari perspektif ekonomi politik menjelaskan situasi ketika negara menggunakan perangkat kebijakan, anggaran, regulasi, dan perusahaan milik negara untuk mengorganisasi aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat posisi aktor-aktor ekonomi yang terhubung dengan negara.


Karena itu, kebijakan 200 juta rekening harus dilihat bukan sekadar sebagai program inklusi keuangan, tetapi juga dari struktur manfaat ekonominya. Jika pemerintah menggunakan APBN untuk membuka rekening dalam jumlah sangat besar dan pelaksana utamanya adalah bank milik negara, maka negara pada saat yang sama sedang menciptakan pasar nasabah dalam skala raksasa bagi perbankan pelat merah.


Dengan kata lain, negara bukan hanya menjadi regulator. Negara sekaligus menjadi pencipta permintaan. Inilah yang membuat kebijakan tersebut layak disebut sebagai bentuk kapitalisme negara yang dibungkus dengan populisme.


Persoalan paling mendasar adalah apakah Indonesia memang sedang menghadapi krisis kepemilikan rekening. Jawabannya tidak sesederhana itu.


Ekonom CELIOS Nailul Huda menyatakan tingkat kepemilikan rekening masyarakat Indonesia sudah berada di sekitar 93 persen. Bahkan, data LPSĀ  menunjukkan rekening di bank umum mencapai sekitar 701,5 juta pada Juli 2026.


Artinya, pekerjaan rumah pemerintah semestinya bukan sekadar memperbanyak nomor rekening. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana rekening tersebut digunakan secara produktif, aman, murah, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Kepemilikan rekening tidak otomatis berarti inklusi keuangan substantif. Seseorang dapat memiliki rekening tetapi tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Seseorang dapat mempunyai rekening tetapi tidak mempunyai akses kredit produktif. Seseorang dapat mempunyai rekening tetapi tidak memiliki literasi keuangan yang memadai.


Bahkan, kepemilikan rekening tanpa literasi keuangan dapat menciptakan kerentanan baru terhadap penipuan digital, judi online, eksploitasi rekening, hingga berbagai bentuk kejahatan finansial.


Maka, ukuran keberhasilan tidak seharusnya berapa banyak rekening yang berhasil dibuat, melainkan berapa banyak rekening yang benar-benar digunakan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X