Di sinilah konsep populisme perlu digunakan secara kritis. Populisme politik sering bekerja dengan menghadirkan kebijakan yang mudah dikomunikasikan kepada publik: rakyat diberi sesuatu, negara hadir, dan pemerintah tampil sebagai pelindung kepentingan masyarakat.
Tetapi kebijakan populis dapat bermasalah apabila simbol pemberian lebih besar daripada manfaat substantif yang diterima rakyat. Membuka 200 juta rekening merupakan angka yang spektakuler. Memberikan saldo awal Rp50.000 juga mudah dipresentasikan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.
Tetapi pertanyaannya: apakah masyarakat membutuhkan rekening baru, atau membutuhkan pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, akses pembiayaan produktif, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan literasi keuangan?
Jangan sampai negara terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai populisme administratif, ketika keberhasilan kebijakan diukur berdasarkan jumlah kartu, rekening, sertifikat, penerima, atau aplikasi yang berhasil dibuat, sementara dampak ekonominya terhadap kehidupan rakyat justru tidak menjadi ukuran utama.
Kritik terhadap kebijakan ini juga harus diarahkan kepada struktur insentifnya. Jika BRI dan BSI menjadi bank yang ditugaskan untuk menyiapkan rekening, maka kedua bank tersebut berpotensi memperoleh basis nasabah dalam jumlah luar biasa besar.
Dalam jangka panjang, rekening bukan sekadar tempat menyimpan uang. Rekening merupakan pintu masuk ke ekosistem keuangan: transaksi pembayaran, tabungan, kredit, pembiayaan, asuransi, investasi, dan berbagai produk finansial lainnya.
Karena itu, menciptakan 200 juta rekening baru berarti menciptakan infrastruktur pasar finansial dalam skala raksasa. Jika biaya pembentukan dan saldo awalnya ditanggung negara, sementara institusi perbankan memperoleh perluasan basis nasabah dan akses terhadap aktivitas transaksi masyarakat, maka harus ada penjelasan transparan mengenai siapa menanggung biaya dan siapa memperoleh manfaat ekonomi terbesar.
Jangan sampai APBN berfungsi sebagai semacam subsidi tidak langsung bagi ekspansi bisnis perbankan milik negara.
Kritik ini tidak berarti bahwa inklusi keuangan tidak penting. Sebaliknya, inklusi keuangan sangat penting. Tetapi inklusi keuangan tidak boleh direduksi menjadi inklusi rekening.
Negara harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang murah, aman, transparan, dan produktif. Jika seorang petani memperoleh rekening tetapi tetap kesulitan memperoleh pembiayaan produktif, persoalan inklusi belum selesai.
Jika nelayan memiliki rekening tetapi tetap terjebak tengkulak karena tidak mempunyai akses modal, negara belum berhasil membangun inklusi keuangan yang substantif.
Jika pekerja informal mempunyai rekening tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka penambahan satu rekening baru tidak mengubah struktur kesejahteraannya.
Karena itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada financial empowerment, bukan sekadar financial account ownership. Narasi “semua warga harus punya rekening” terdengar progresif dan modern.
Namun publik tetap harus bertanya: untuk kepentingan siapa?
Jika rekening baru memang diperlukan untuk warga yang benar-benar belum memiliki rekening, pemerintah harus memprioritaskan kelompok tersebut.
Jika sebagian besar masyarakat telah memiliki rekening, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas penggunaan rekening, memperkuat literasi keuangan, memperluas kredit produktif, memperketat perlindungan konsumen, dan memastikan integrasi bansos tidak menghasilkan ketergantungan masyarakat kepada institusi keuangan tertentu.