• Kamis, 19 November 2026

200 Juta Rekening: Populisme Finansial atau Kapitalisme Negara?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 14 September 2026 | 05:45 WIB

Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pemilihan bank, struktur biaya, tata kelola data kependudukan, perlindungan data pribadi, serta potensi manfaat ekonomi yang diperoleh bank pelaksana. Sebab ketika negara menggunakan APBN untuk menciptakan pasar bagi badan usaha milik negara, transparansi menjadi kewajiban mutlak.


Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi serius sebelum menjalankan kebijakan 200 juta rekening secara massal.  Apabila tingkat kepemilikan rekening sudah sekitar 93 persen, maka kebijakan tersebut harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan mengenai additionality: manfaat tambahan apa yang diperoleh masyarakat dibandingkan kondisi yang sudah ada?


Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran besar hanya untuk menciptakan rekening yang secara substantif tidak digunakan.


Lebih jauh, jangan sampai kebijakan yang diklaim sebagai keberpihakan kepada rakyat justru menghasilkan keuntungan yang lebih nyata bagi perbankan pelat merah.


Negara harus menjadi pelindung kepentingan publik, bukan mesin pencipta pasar bagi perusahaan milik negara. Jika tujuan akhirnya memang kesejahteraan rakyat, maka kebijakan inklusi keuangan harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar memperbanyak rekening.


Sebab rakyat tidak membutuhkan tambahan nomor rekening semata. Rakyat membutuhkan tambahan daya hidup, daya beli, akses modal, dan kemandirian ekonomi.


Dan apabila kebijakan 200 juta rekening tidak mampu memberikan itu semua, publik berhak mempertanyakan: ini program untuk menguatkan rakyat, atau justru program untuk memperkuat kapitalisme negara?


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X