• Kamis, 19 November 2026

KPK Harus Bongkar Seluruh Rantai Korupsi HGB Summarecon

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 16 September 2026 | 05:35 WIB

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bukan sekadar berhenti pada penetapan delapan tersangka.


KPK pada Selasa, 15 September 2026, resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasus ini berawal dari proses pengurusan HGB dan sengketa tanah yang melibatkan pihak Summarecon.


KPK pun menyebut empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang yang memiliki kedekatan atau disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Salah satu pihak yang disebut KPK, ERW, diduga menerima Rp1,5 miliar dari Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.


Fakta-fakta tersebut membuat perkara ini tidak layak diperlakukan sebagai kasus korupsi individual yang berdiri sendiri. KPK harus melihatnya sebagai kemungkinan adanya rantai kekuasaan, perantara, pemberi dan penerima keuntungan, serta mekanisme birokrasi yang memungkinkan dugaan transaksi tersebut terjadi.


Dalam teori principal-agent, korupsi muncul ketika pihak yang diberi mandat mengelola sumber daya atau kewenangan publik—sebagai agent—menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara mekanisme pengawasan dari principal, yakni negara dan publik, tidak berjalan efektif.


Dalam perkara pertanahan, persoalannya menjadi lebih serius karena sertifikat dan hak atas tanah bukan sekadar dokumen administratif. Keputusan birokrasi pertanahan dapat menentukan siapa yang memperoleh legitimasi hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah.


Karena itu, apabila benar terjadi transaksi ilegal dalam pengurusan HGB, pertanyaan KPK tidak boleh berhenti pada: siapa yang menerima uang?


Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang meminta, siapa yang menjanjikan, siapa yang menghubungkan, siapa yang memberi perintah, siapa yang mengetahui, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menggunakan kewenangan institusional untuk memastikan proses tersebut berjalan?


Di situlah pentingnya membongkar seluruh rantai. Penetapan delapan tersangka justru harus dipandang sebagai titik awal. Delapan orang tersebut harus diproses sesuai bukti yang tersedia, sementara pihak lain yang kemudian ditemukan memiliki keterlibatan berdasarkan alat bukti juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum.


Prinsipnya sederhana: jangan lindungi siapa pun hanya karena posisi, jabatan, kedekatan politik, atau kekuasaan birokratis.


KPK juga harus berani menguji kemungkinan keterlibatan pihak yang berada pada posisi paling tinggi di Kementerian ATR/BPN apabila penyidikan menemukan bukti yang mengarah ke sana. Ini bukan berarti seseorang yang memegang jabatan tertinggi otomatis harus dianggap terlibat. Tidak boleh ada trial by media. Menteri, pejabat eselon, pengusaha, politisi maupun pihak swasta semuanya harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah.


Namun, prinsip tersebut juga tidak boleh berubah menjadi tameng bagi siapa pun untuk menghindari pemeriksaan. Jika bukti menunjukkan adanya keterlibatan, maka jabatan tidak boleh menjadi benteng hukum. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan seseorang tidak terlibat, KPK juga wajib menjelaskan konstruksi perkara secara transparan agar tidak terjadi kriminalisasi berbasis asumsi.


Inilah esensi negara hukum: bukan siapa orangnya yang menentukan proses hukum, melainkan apa bukti dan perbuatannya.


Korupsi pertanahan tidak boleh dilihat sebagai kejahatan administratif Kasus HGB Summarecon juga memperlihatkan betapa pentingnya melihat korupsi pertanahan sebagai persoalan struktural.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X