Keempat, mengusut dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN yang disebut KPK dalam pengembangan perkara.
Kelima, jika bukti penyidikan kemudian mengarah kepada pejabat dengan posisi paling tinggi sekalipun, KPK harus memprosesnya sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti keterlibatan, KPK harus menyatakannya secara objektif.
Di sinilah independensi KPK benar-benar diuji. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya keras terhadap pejabat rendah, tetapi melemah ketika penyidikan mulai mendekati pusat kekuasaan.
OTT terhadap jaringan pengurusan HGB Summarecon seharusnya menjadi momentum membersihkan praktik koruptif dalam tata kelola pertanahan. Kasus tersebut juga menjadi momentum untuk membersihkan mafia tanah secara menyeluruh dan tidak hanya menyentuh satu atau dua orang.
KPK harus membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar operasi penindakan, melainkan upaya serius membongkar struktur kekuasaan yang memungkinkan korupsi terjadi. Kasus HGB Summarecon harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada delapan tersangka apabila bukti menunjukkan masih ada aktor lain di baliknya.
Redaksi Energi Juang News