• Kamis, 19 November 2026

KPK Harus Bongkar Seluruh Rantai Korupsi HGB Summarecon

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 16 September 2026 | 05:35 WIB

Teori state capture menjelaskan bagaimana kepentingan tertentu dapat memengaruhi atau membajak proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara demi keuntungan kelompok tertentu. Dalam konteks pertanahan, risiko state capture menjadi sangat besar ketika akses terhadap kewenangan administratif dapat diperjualbelikan.


Jika pengurusan hak atas tanah dapat dipercepat melalui pembayaran ilegal, maka yang rusak bukan hanya integritas beberapa pejabat. Yang rusak adalah kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan birokrasi.


Orang atau korporasi yang mempunyai uang dan akses dapat memperoleh pelayanan lebih cepat, sementara masyarakat biasa harus menghadapi prosedur panjang, ketidakpastian, bahkan konflik agraria.


Karena itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk menguji apakah praktik yang ditemukan KPK merupakan peristiwa individual atau bagian dari pola yang lebih luas. Apalagi KPK sendiri telah menyatakan adanya dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN.


KPK perlu melakukan penelusuran follow the money secara menyeluruh. Setiap aliran dana harus dipetakan. Rekening, komunikasi, pertemuan, perantara, perusahaan, aset, hubungan politik dan keputusan administratif yang berkaitan dengan perkara harus ditelusuri.


Termasuk apabila ditemukan adanya pihak yang menggunakan pengaruh politik atau kedekatan dengan pejabat untuk mengintervensi proses pertanahan.


Dalam teori korupsi Robert Klitgaard, korupsi berkembang ketika terdapat kombinasi monopoli kekuasaan, diskresi yang besar, dan lemahnya akuntabilitas. Formula tersebut sangat relevan untuk membaca sektor pertanahan: pejabat memiliki kewenangan administratif, mempunyai ruang diskresi dalam menjalankan kewenangan, sementara transparansi dan pengawasan tidak selalu mampu mengimbangi besarnya kewenangan tersebut.


Maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menangkap pelaku yang tertangkap tangan. Negara harus membongkar mekanisme yang memungkinkan korupsi tersebut berlangsung.


Tanah memiliki dimensi sosial yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar nilai ekonominya. Karena itu, korupsi dalam pengurusan hak atas tanah dapat menghasilkan ketidakadilan berlapis. Keuntungan ekonomi dapat berpindah kepada pihak tertentu, sementara masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap tanah berpotensi kehilangan akses, kepastian hukum, atau posisi tawar.


Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada prosedur, melainkan diarahkan untuk menghadirkan keadilan substantif bagi manusia. Maka pemberantasan mafia tanah dan korupsi pertanahan harus ditempatkan dalam agenda yang lebih besar: memastikan hukum pertanahan tidak menjadi instrumen yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal dan akses kekuasaan.


Kasus Summarecon harus menjadi ujian bagi prinsip tersebut. KPK harus membuka seluruh jaringan.


Karena itu, KPK perlu melakukan sedikitnya lima langkah:


Pertama, menuntaskan pemeriksaan terhadap delapan tersangka berdasarkan konstruksi perkara dan alat bukti, bukan sekadar mengejar aktor yang paling mudah dijerat.


Kedua, membongkar seluruh rantai pemberi, penerima, perantara, dan pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan, termasuk menelusuri aliran uang dan aset.


Ketiga, memeriksa seluruh pejabat atau pihak yang berdasarkan bukti memiliki pengetahuan, kewenangan, atau peran dalam proses pengurusan HGB tersebut, tanpa terkecuali.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X